Legalitas.Org

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang selama ini menjadi kontroversi mendekati akhirnya. Memang sedari awalnya berbagai pihak mengkhawatirkan aroma liberalisasi dan komersialisasi yang berujung pada mahalnya biaya pendidikan.

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan UU BHP. Menurut MK, ketentuan-ketentuan di dalam UU BHP pada umunya merupakan penyeragaman bentuk kelola. Penyeragaman ini mengandung banyak kontroversi, terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP. Pemerintah akan mengikuti Putusan MK, namun menurut Pemerintah bahwa pembatalan UU BHP tentunya akan berdampak besar pada sistem pendidikan di Indonesia. Uji Materi UU BHP ini diajukan oleh sejumlah yayasan yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Sementara itu Kemendiknas akan mengkaji ulang Peratuan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan UU BHP. Termasuk Perguruan Tinggi yang berstatus badan hukum milik negara.

Dalam sidang Rabu tanggal 31 Maret 2010 MK memberikan sejumlah alasan  mengapa UU BHP melanggar UUD NRI 1945. Pertama menurut Hakim Ahmad Fadil Sumadi, kehadiran UU BHP justru melarang keberadaan perserikatan dan perkumpulan di bidang penyelenggaraan pendidikan. Kedua, MK menemukan alasan mendasar perlunya penyeragaman penyelenggaraan pendidikan menjadi badan hukum pendidikan. Alasan yang diajukan oleh Pemerintah  dianggap tidak efektif. Pengawasan itu nantinya dapat menyita perhatian Pemerintah , yang seharusnya di fokuskan untuk memberi warga negara akses menikmati pendidikan secara luas, sehingga penyeragaman itu justruterkesan dipaksakan.

Hakim Hamdan Zoelva berpendapat, UU BHP tidak jelas targetnya. Rencana Pemerintah membentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah, menurut Hakim Hamdan akan menguras energi, dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.