PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI

Note:
Kami terus mengembangkan data Peraturan/Keputusan Menteri ini
Kami juga mengharapkan partisipasi dari rekan-rekan apabila memiliki file peraturan menteri untuk dapat mengirimkan file (softcopy) peraturan tsb melalui e-mail ke admin@legalitas.org, sehingga dapat di-share dengan para user lainnya dan guna melengkapi database ini.

Jumlah data dalam kategori ini sebanyak : 124
Halaman : 1 [2] [3] [4] [5] [6]

No	File	Nomor Per/Kep	Judul Peraturan/Kep Menteri	Keterangan
01.		Keputusan Bersama Meteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri	Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat
02.		Permendagri Nomor 1 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
03.		Permendagri Nomor 4 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lampiran
04.		Permendagri Nomor 5 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
05.		Permendagri Nomor 6 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../database/puu/2008/Permendagri6-2008Lamp1.pdf in C:\xampp\htdocs\legweb\incl-php\fnfile.inc on line 21 Lampiran
06.		Permendagri Nomor 7 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
07.		Permendagri Nomor 8 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Dl Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
08.		Permendagri Nomor 9 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
09.		Permendagri Nomor 10 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
10.		Permendagri Nomor 12 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
11.		Permendagri Nomor 13 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
12.		Permendagri Nomor 14 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
13.		Permendagri Nomor 15 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
14.		Permendagri Nomor 16 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung Dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.		Permendagri Nomor 17 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangkatengah Dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.		Permendagri Nomor 19 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
17.		Permendagri Nomor 20 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah
18.		Permendagri Nomor 21 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5o Tahun 2oo7 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2o07 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
19.		Permendagri Nomor 23 Tahun 2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008
20.
21.		Keputusan Bersama Meteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri	Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat
22.