Database Peraturan

Cari Regulasi & Peraturan

Hasil Pencarian

, Klik Download di Hasil

Jenis Tahun Nomor Tentang Lihat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2004 IV/MPR/1999 GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2000 VII/MPR/2000 PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2000 III/MPR/2000 SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2000 V/MPR/2000 PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 V/MPR/1999 PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR-TIMUR
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 VII/MPR/1998 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 VIII/MPR/1998 PENCABUTAN KETETAPAN MPR RI NO IV/MPR/1983 TENTANG REPERENDUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 XI/MPR/1998 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 XVII/MPR/1998 HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1983 VII/MPR/1983 PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM RANGKA PENGSUKSESAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1983 II/MPR/1983 GARIS - GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 VII/MPR/1978 PEMILIHAN UMUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1973 VIII/MPR/1973 PEMILIHAN UMUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1968 XLI/MPRS/1968 -
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1966 MPR XXIV/MPRS/1966 KEBIJAKAN DALAM BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1966 XXVIII/MPRS/1966 KEBJAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1973 IV/MPR/1973 GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 IV/MPR/1978 GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 III/MPR/1978 KEUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN ANTAR LEMBAGA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1965 IV/MPRS/1965 -

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.