Hasil Pencarian

, klik download di hasil

Jenis Tahun Nomor Tentang Lihat
Putusan Mahkamah Agung 2015 10P/HUM/2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENAN
Putusan Mahkamah Agung 2015 21P/HUM/2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN
Putusan Mahkamah Agung 2014 08P/HUM/2014 PASAL 123 AYAT (3) DAN AYAT (4) PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Putusan Mahkamah Agung 2014 11P/HUM/2014 PASAL 2 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
Putusan Mahkamah Agung 2014 24P/HUM/2014 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
Putusan Mahkamah Agung 2014 39P/HUM/2014 PASAL 1 AYAT (1) HURUF J, K, BUTIR X DAN XI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 54P/HUM/2014 PASAL 112B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Putusan Mahkamah Agung 2014 69P/HUM/2014 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN; DAN 2. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 68P/HUM/2014 PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 5, SERTA LAMPIRAN BUTIR I HURUF B ANGKA 2, HURUF C, DAN HURUF D, SERTA BUTIR II ANGKA 11 DAN ANGKA 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 78P/HUM/2014 PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Putusan Mahkamah Agung 2013 03P/HUM/2013 1. PASAL 1 ANGKA 2 DAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 2. PASAL 51A DAN PASAL 51B PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Putusan Mahkamah Agung 2013 12P/HUM/2013 1. PASAL 4A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 2. PASAL 16 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 370/KMK.03/2003 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
Putusan Mahkamah Agung 2013 16P/HUM/2013 PASAL 5 AYAT (1), PASAL 7 AYAT (1), (2), DAN (3), PASAL 8 DAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Putusan Mahkamah Agung 2013 51P/HUM/2013 PASAL 34 A AYAT (1) HURUF A, HURUF B DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG TATA SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Putusan Mahkamah Agung 2013 04P/HUM/2013 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1975 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30.S/PKI GOLONGAN C
Putusan Mahkamah Agung 2013 19P/HUM/2013 PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN
Putusan Mahkamah Agung 2013 56P/HUM/2013 1. PASAL 34A, PASAL 34B, PASAL 34C, PASAL 36A, PASAL 38A, PASAL 43A DAN 43B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. 2. PASAL 41 AYAT (3), PASAL 42A AYAT (3), DAN AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. 3. SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. M.HH-04.PK.01.05.04 TAHUN 2012 TANGGAL 21 DESEMBER 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 4. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS-132.OT.03.01 TAHUN 2010 TANGGAL 05 JULI 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT SERTA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG DIPIDANA SELAIN PIDANA POKOK JUGA DI PIDANA TAMBAHAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI. SEBAGAI PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NO. E.PK 04.10-75 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2007.
Putusan Mahkamah Agung 2013 18P/HUM/2013 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Putusan Mahkamah Agung 2013 70P/HUM/2013 PASAL 1 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (2) HURUF A, SERTA PASAL 2 AYAT (1) HURUF F DAN AYAT (2) HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Putusan Mahkamah Agung 2013 73P/HUM/2013 PASAL 1 ANGKA 4 DAN ANGKA 5, PASAL 13 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 14 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 15, PASAL 18 AYAT (1) HURUF A, PASAL 19, PASAL 20 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 21, PASAL 29 AYAT (3), PASAL 30 AYAT (2) HURUF C, PASAL 35 AYAT (1) HURUF D, PASAL 37, PASAL 38 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 41 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 43 AYAT (6) HURUF C, DAN PASAL 48 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (7), AYAT (8), AYAT (9) DAN AYAT (10) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Cari 55.000++ peraturan di platform Legalitas.org

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.