Database Peraturan

Cari Regulasi & Peraturan

Hasil Pencarian

, Klik Download di Hasil

Jenis Tahun Nomor Tentang Lihat
Putusan Mahkamah Agung 2012 05P/HUM/2012 1. PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA JO. PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA 2. PASAL 12 PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA JO. PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA
Putusan Mahkamah Agung 2012 08P/HUM/2012 PASAL 14 HURUF I PP NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDOENSIA DI DAERAH
Putusan Mahkamah Agung 2012 16P/HUM/2012 1. PASAL 139 AYAT (1), (2), DAN (3) PP NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 2. PASAL 1 ANGKA 5, 17 DAN 18, PASAL 4 AYAT (1) DAN (2), PASAL 5 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (4), PASAL 7, PASAL 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, PASAL 26 AYAT (2) DAN (3), PASAL 28 AYAT (2), PASAL 29, DAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
Putusan Mahkamah Agung 2012 25P/HUM/2012 PERATURAN PRESIDEN NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI
Putusan Mahkamah Agung 2012 39P/HUM/2012 PASAL 38 AYAT (1) HURUF H, BERIKUT PENJELASANNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DARAH.
Putusan Mahkamah Agung 2012 42P/HUM/2012 PASAL 3 AYAT (1), PASAL 5 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
Putusan Mahkamah Agung 2011 17P/HUM/2011 1. PASAL 6 AYAT (2) HURUF E PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH, 2. PASAL 58F AYAT (1) HURUF A PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Putusan Mahkamah Agung 2011 30P/HUM/2011 PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 3 AYAT (1), PASAL 8, PASAL 9 AYAT (4), PASAL 10 AYAT (1), PASAL 12 AYAT (2) HURUF A, HURUF B, HURUF E DAN HURUF F, DAN AYAT (3), PASAL 16 AYAT (4), PASAL 18, PASAL 19 AYAT (2), PASAL 24 AYAT (9), PASAL 25 AYAT (6), PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28, PASAL 30, PASAL 31 AYAT (1), PASAL 32 AYAT (1), PASAL 33 AYAT (2), PASAL 35, PASAL 38 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Putusan Mahkamah Agung 2011 37P/HUM/2011 PASAL 25 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
Putusan Mahkamah Agung 2011 28P/HUM/2011 PASAL 112, PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Putusan Mahkamah Agung 2011 33P/HUM/2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 28 TAHUN 1975 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP MEREKA YANG TERLIBAT G.30.S/PKI GOLONGAN C
Putusan Mahkamah Agung 2010 11 P/HUM/2010 PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Putusan Mahkamah Agung 2010 09 P/HUM/2010 LARANGAN PEMBUATAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL
Putusan Mahkamah Agung 2010 23 P/HUM/2010 PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 85 TAHUN 2010 TANGGAL 9 APRIL 2010 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NO. 19 TAHUN 2009 TEN TANG PERUBAHAN ATAS PERATU RAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Putusan Mahkamah Agung 2008 25 P/HUM/2008 PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Putusan Mahkamah Agung 2006 02 P/HUM/2006 BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
Putusan Mahkamah Agung 2006 41P/HUM/2006 PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
Putusan Mahkamah Agung 2002 09 P/HUM/2002 PERKARA PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 2001 TANGGAL 17 OKTOBER 2001 TENTANG KEPELABUHAN
Putusan Mahkamah Agung 2000 07 P/HUM/2000 RETRIBUSI INDUSTRI KAYU BULAT, KAYU GERGAJIAN, KAYU OLAHAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN SERTA PENGGANTI NILAI TEGAKAN
Putusan Mahkamah Agung 2009 13 P/HUM/2009 PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR TERHADAP PERATURAN KPU NO. 15 TAHUN 2009 PASAL 38 AYAT (2) HURUF B JO. PASAL 37 HURUF B TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROPINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.