Database Peraturan

Cari Regulasi & Peraturan

Hasil Pencarian

, Klik Download di Hasil

Jenis Tahun Nomor Tentang Lihat
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 33/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 34/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245]
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 36/PUU-XVI/2018 Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 37/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majeis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 38/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 39/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perumsyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 40/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 41/PUU-XVI/2018 Pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 4/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 42/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 43/PUU-XVI/2018 Pengujian Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 44/PUU-XVI/2018 Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 46/PUU-XVI/2018 Pengujian Konstitusional bersyarat atas frasa "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 51/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 57/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 6/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 64/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 7/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 78/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Putusan Mahkamah Konstitusi 2018 8/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.