Hasil Pencarian

" "
Jenis Tahun Nomor Tentang Download
Putusan Mahkamah Agung 2015 08P/HUM/2015 SURAT EDARAN MENTERI HOKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-04.PK.01.05.06 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Putusan Mahkamah Agung 2015 06P/HUM/2015 PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Putusan Mahkamah Agung 2015 07P/HUM/2015 PASAL 6 AYAT (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Putusan Mahkamah Agung 2015 10P/HUM/2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENAN
Putusan Mahkamah Agung 2015 09P/HUM/2015 1. PASAL 41, PASAL 42, PASAL 154, DAN PASAL 157 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PASAL 4, PASAL 5, PASAL 6, PASAL 7, PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10, PASAL 14 AYAT (6), AYAT (11), DAN AYAT (12), PASAL 27 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4), PASAL 28 AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5), PASAL 30 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 31, PASAL 41, PASAL 42, PASAL 43 AYAT (5) DAN AYAT (6), SERTA PASAL 46 AYAT (1) DAN AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU 3. PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 46 BESERTA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 26 TAHUN 2014
Putusan Mahkamah Agung 2015 12P/HUM/2015 1. PASAL 1 AYAT (1) HURUF K DAN ANGKA XI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN, 2. PASAL 17 AYAT (5) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.30/MENHUT-II/2014 TENTANG INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI, 3. PASAL 1 AYAT (5), AYAT (26), AYAT (40), AYAT (45), DAN AYAT (53), PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 16, PASAL 17, PASAL 18, PASAL 19 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6), PASAL 23, PASAL 24, PASAL 25, PASAL 26 AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6) DAN AYAT (7), PASAL 27, PASAL 28, PASAL 29 AYAT (1), PASAL 30 AYAT (1), PASAL 31, PASAL 33, PASAL 35 AYAT (1), PASAL 37, PASAL 39 AYAT (1), PASAL 40 AYAT (4), SERTA ANGKA III, ANGKA VII, ANGKA XI, ANGKA XIV, ANGKA XVII, DAN ANGKA XX LAMPIRAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.52/MENHUT-II/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DAN GANTI RUGI RUGI TEGAKAN. 4. PASAL 1 AYAT (5), PASAL 11, PASAL 15 AYAT (7), PASAL 17, PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 HURUF C, PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 33 AYAT (8), DAN PASAL 48 AYAT (3) HURUF D PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU, 5. PASAL 1 AYAT (5), PASAL 2 AYAT (1), AYAT (3), DAN AYAT (4), PASAL 3, PASAL 4 AYAT (4), DAN ANGKA II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.68/MENHUT-II/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN,
Putusan Mahkamah Agung 2015 21P/HUM/2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN
Putusan Mahkamah Agung 2015 28P/HUM/2015 PASAL 3 AYAT (2), PASAL 5 AYAT (2), DAN PASAL 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG
Putusan Mahkamah Agung 2015 30P/HUM/2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
Putusan Mahkamah Agung 2014 08P/HUM/2014 PASAL 123 AYAT (3) DAN AYAT (4) PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Putusan Mahkamah Agung 2014 11P/HUM/2014 PASAL 2 HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
Putusan Mahkamah Agung 2014 21P/HUM/2014 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
Putusan Mahkamah Agung 2014 22P/HUM/2014 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 24P/HUM/2014 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
Putusan Mahkamah Agung 2014 25P/HUM/2014 PASAL 3 AYAT (2) HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 SERTA PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 6 AYAT (3), DAN PASAL 6A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Putusan Mahkamah Agung 2014 35P/HUM/2014 PASAL 1 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENJELASAN PASAL 3 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Putusan Mahkamah Agung 2014 39P/HUM/2014 PASAL 1 AYAT (1) HURUF J, K, BUTIR X DAN XI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 44P/HUM/2014 PASAL 51A AYAT (1) DAN PASAL 51B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Putusan Mahkamah Agung 2014 50P/HUM/2014 PASAL 9,10,11,12,31,34,41,44,53,54,55,57,58,62,63,71,72,73,74,75 PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
Putusan Mahkamah Agung 2014 54P/HUM/2014 PASAL 112B AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Buku.

image
Jejak Aktivisme Hendardi

$ 25.99

Beli
image
Mengadvokasi Hak Sipil Politik

$ 34.99

Beli
image
Membela Ekosob Dan Melawan Korupsi

$ 25.99

Beli
image
Konsolidasi Demokrasi Dan Kepemimpinan

$ 34.99

Beli

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.