Hasil Pencarian

" "
Jenis Tahun Nomor Tentang Download
Undang-Undang Darurat 1959 1 BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH
Undang-Undang Darurat 1959 2 PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA
Undang-Undang Darurat 1959 3 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAN TAHUN 1959
Undang-Undang Darurat 1959 4 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN
Undang-Undang Darurat 1959 5 TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Darurat 1959 6 TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA
Undang-Undang Darurat 1959 7 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR
Undang-Undang Darurat 1959 29 PEMBENTUKAN DAERAH DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
Undang-Undang Darurat 1958 1 HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN
Undang-Undang Darurat 1958 2 TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG
Undang-Undang Darurat 1958 3 URUSAN PERUMAHAN
Undang-Undang Darurat 1958 4 PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77)
Undang-Undang Darurat 1958 5 KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
Undang-Undang Darurat 1958 6 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA
Undang-Undang Darurat 1958 7 PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949
Undang-Undang Darurat 1958 8 PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
Undang-Undang Darurat 1957 1 PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMUDA PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
Undang-Undang Darurat 1957 2 PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR
Undang-Undang Darurat 1957 3 PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU
Undang-Undang Darurat 1957 4 PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG

Buku.

image
Jejak Aktivisme Hendardi

$ 25.99

Beli
image
Mengadvokasi Hak Sipil Politik

$ 34.99

Beli
image
Membela Ekosob Dan Melawan Korupsi

$ 25.99

Beli
image
Konsolidasi Demokrasi Dan Kepemimpinan

$ 34.99

Beli

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.