Pengurusan IMB

Berikut ini adalah yang menjadi persyaratan IMB adalah sebagai berikut :

1. KTP dan NPWP Pemohon
2. Jika Badan Hukum (AKTA SK, NPWP Badan, NIB)
3. Bukti Kepemilikan tanah (Sertifikat Tanah, AJB, Bukti Bayar PBB tahun Terakhir)
4. Gambar Rencana Aksitektur yang sudah disahkan oleh UP PTSP
5. Asli Gambar rencana dan perhitungan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyidikan tanah dan gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung untukbangunan yang di persyaratkan
6. asli KRK definitif atau fotokopi KRK definitif apabila asli KRK telah diserahkan sebagai persyaratan IMB terdahulu
7. fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur,struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis
8. asli surat penyataan persetujuan warga sekitar untuk Bangunan Gedung dengan kegiatan diizinkan bersyarat dan kegiatan diizinkan terbatas clan bersyarat
9. fotokopi IMB lama beserta gambar lampirannya dan/atau perizinan bangunan yang telah dimiliki untuk permohonan IMB perubahan dan/atau penambahan; dan
10. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Gambar Rencana dan perhitungan mekanikal elektrikal ditanda tangani perencana instalasi yang memiliki IPTB dan pemilik bangunan
12. Gambar Instalasi Arus Kuat (LAK)
13. Gambar Instalasi Arus Lemah (LAL)
14. Gambar Sanitasi Drainase Pemipaan (SDP)
15. Gambar Transportasi dalam Gedung (TDG), jika terdapat gondola, lift, eskalator, dan lain-lain
16. Gambar Tata Udara Gedung (TUG)
17. Denah rencana jalur evakuasi dan mitigasi kebakaran
18. (Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3 dan Diberi kop gambar yang bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala 1:100 / 1:200 )
19. Perizinan lain yang berkaitan bagi yang dipersyaratkan (Fotokopi)
20. IPPR SIPPT/IPPR yang masih berlaku, jika : Luas tanah ≥ 5.000 m2;
21. Tanah bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
22. Tanah bukan milik BUMD Provinsi DKI Jakarta yang tidak dikerjasamakan dengan pihak
23. swasta; dan Ketentuan pengecualian lainnya.
24. izin lingkungan (untuk bangunan skala Amdal atau UKLUPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
25. analisa dampak lalu lintas, untuk bangunan yang dipersyaratkan
26. izin instalasi pengolahan air limbah, untuk bangunan yang dipersyaratkan
27. izin dewatering, untuk bangunan yang dipersyaratkan
28. perjanjian pemenuhan kewajiban, jika dipersyaratkan dalam IPPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
29. rekomendasi kawasan kendali operasional penerbangan untuk Bangunan Geclung yang dipersyaratkan; dan
30. laporan kegiatan penanaman modal