image

A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019

The pathway to the abolition of the death penalty found a way in the 2015 Draft Bill, which stipulates that death penalty as a punishment in a special manner shall be applied alternatively in court sentencing. The 2015 Draft Bill provides that the execution can be postponed for 10 years if there is less pressure from the public, the convict shows remorse and there is hope for self-improvement, the role of the convict in the accomplice liability is not too important, and there are mitigating factors. The death penalty will also be automatically commuted into a life sentence by a presidential decree if the clemency request of the convict is rejected and the execution is not carried out in 10 years, not because the convict escaped.

 

However, in the development of the Draft Bill discussion in 2019, the provision that guarantees the automatic commutation of capital punishment after 10 years of awaiting execution or suspended sentence disappeared without explanation. The suspension period as provided in the September 2019 final version actually says that the death penalty with a 10-year suspended sentence must be stated in the court’s decision. So, the efforts to end death penalty again fall on the authority of the judges, and not confide in the rights of the death row inmates.

 

The development of the discussion in 2019 even shows a setback, the narrative of death penalty in the early version of the Draft Bill that aspire to be a middle ground between abolitionist and retentionist and previously echoed by the drafters of the Draft Bill is being replaced by religious and cultural arguments which actually neglected the position of information and knowledge basis as a central point in the formation of laws. Argumentatively, the use of religious and cultural argumentations actually shows a setback in the formation of laws that should be based on scientific knowledge and evidence.

 

Through the 2019 Report of Death Penalty Policy in Indonesia, we recall Indonesian government statements in various international forums, which clearly emphasized Indonesia’s commitment to consider the moratorium on the death penalty as steps to abolish the death penalty.[1] This commitment should be supported by ensuring that death penalty is no longer exist in Indonesia’s criminal justice system.

 

This commitment, as a matter of fact, is only a statement to maintain Indonesia’s name. In this report, it is explained that there are still many death penalty prosecutions and sentences that took place from October 2018 to October 2019. The number of cases in which the defendants prosecuted and/or sentenced to death amounts to 102 cases with a total of 112 defendants, 87 of which were charged with death penalty and 71 sentenced to death by the judges in the district court (first instance court). Meanwhile, in the same time range in the previous year, 48 defendants were charged, and 36 defendants were sentenced to death in the first instance court and 22 defendants in the appellate court.

 

In general, this report shows that the struggle to end death penalty is still a long-term journey with very serious challenges in Indonesia. A dynamic network with long-term resilience is needed to prove the need for policy changes related to death penalty, and to place Indonesia as part of civilized nations in the international community.

 

[1]      Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia (A/HRC/36/7/Add.1) in Adhigama A. Budiman et al., ‘Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia’, (Institute for Criminal Justice Reform, 2017) 12.

 

Download Report A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019

1 Comment

image
$rows[nama_komentar]
25 Okt 2020

$komentarku

Reply
  • Yogi, 25 Okt 2020, 04:49:07 WIB
    tes komen
  • Leave a Reply

    Pencarian Peraturan

    Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

    Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

    KBLI 2020

    KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

    Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

    Berlangganan Newsletter

    Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

    Berkontribusi

    Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

    Kebijakan COVID-19

    Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.