Ditulis oleh: Widodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125
Gelombang perubahan itu selalu mengejutkan. Setelah kita melewati tren yang begitu panjang, tiba-tiba kita menghadapi perubahan yang berbeda sama sekali polanya. Seperti kini, dunia memasuki era disrupsi. Bagi yang tidak siap, disrupsi seperti tsunami yang menjungkirbalikan apa saja, bahkan sejumlah bisnis raksasa yang tidak inovatif.
Jauh sebelumnya, pada tahun 1967, Presiden American Bar Association, Charles S. Rhyne, dengan percaya diri bahwa computer tidak akan menggantikan para profesi hukum dengan mengatakan: “To allay unfounded fears, it should be stated that the computer will never replace the trained legal mind.The computer is incapable of original thought, reasoning and creative achievement”.1 Tetapi revolusi 4.0. dengan kemajuan digitalnya dan hadirnya mesin kecerdasan buatan serta big data merubah paradigma dan cara orang berhukum menjadi “alarm” disrupsi bagi profesi hukum terutama kantor-kantor advokat, notaris, dan juga pengadilan yang sebelumnya tak tersentuh sama sekali.2
Merespon ‘alarm’ disrupsi tersebut, para praktisi hukum pun berkumpul dalam Techlaw Fest 2018 di Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre. Kecemasan mereka adalah suatu saat para pihak yang berperkara mungkin tidak lagi membutuhkan advokat, notaris, dan konsultan hukum sebagai penyedia jasa layanan hukum. Pengguna jasa hukum, mulai dari konsultasi hukum, pembuatan kontrak bisnis, hingga beracara dalam perkara di pengadilan bisa memilih beragamkecerdasan buatan yang mulai marak dikembangkan.3 Sebagaimana dunia bisnis, di era disrupsi, teknologi menggilas siapa saja yang tidak inovatif dan efisien, termasuk dunia advokat dan notaris yang telah menjadi industri-bisnis.
Jika sebelumnya, pendapat dan nasihat hukum terasa rumit bagi banyak orang awam sehingga kehadiran konsultan hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Kini, telah tersedia kecerdasan buatanyang menyediakan segala data, regulasi, yurisprudensi, sehingga orang yang berperkara tidak perlu konsultasi dengan datang ke kantor hukum. Cukup klik artificial intelligence untuk memperoleh informasi dan opini atas masalah hukum. Tersedia pulakecerdasan buatanyang mampu menyusun rancangan kontrak lengkap cukup dengan memproses input data, syarat dan ketentuan, para pihak dapat menyusun kontrak itu secara mandiri.
Jika kecerdasan buatan sudah cukup menolong dan menjawab masalah hukumnya dengan akurat, cepat, praktis, dan murah maka pengguna jasa hukum tentu akan mencari biaya yang lebih efisien, sehingga tidak lagi tertarik menggunakan jasa kantor hukum. Apakah kita akan memasuki dunia hukum pasca-manusia?
Sejumlah advokat, misalnya T.M. Luthfi Yazid, advokat yang berkantor di Jakarta melihat disrupsi di bidang hukum dengan hadirnya mesin kecerdasan buatan sebagai ancaman sekaligus juga peluang bagi yang mampu melakukan inovasi.4
Sementara Nur Saifur Rauf, advokat yang berkantor di Kota Malang melihat kemunculan mesin kecerdasan bukan menggantikan advokat manusia melainkan justru membantu pekerjaan para praktisi hukum sehingga lebih akurat dan cepat.5
Sedangkan advokat Burhanudin yang berkantor di Mataram lebih mencemaskan hadirnya mesin kecerdasan buatan yang diprediksikan dalam waktu yang tidak lama mengambil alih sebagian pekerjaan para praktisi hukum.6
Baca artikel lebih lengkap di tautan
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.
Tulis Komentar