image

Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum


Ditulis oleh: Widodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125

A. Pendahuluan

 

Gelombang perubahan itu selalu mengejutkan. Setelah  kita  melewati  tren  yang  begitu  panjang, tiba-tiba kita menghadapi perubahan yang berbeda sama sekali polanya. Seperti kini, dunia memasuki era disrupsi. Bagi yang tidak siap, disrupsi seperti tsunami  yang  menjungkirbalikan  apa  saja,  bahkan sejumlah bisnis raksasa yang tidak inovatif.

Jauh     sebelumnya,     pada     tahun     1967, Presiden American  Bar  Association,  Charles  S. Rhyne,  dengan  percaya  diri  bahwa  computer tidak  akan  menggantikan  para  profesi  hukum dengan  mengatakan:  “To  allay  unfounded  fears, it should be stated that the computer will never replace  the  trained  legal  mind.The  computer  is incapable  of  original  thought,  reasoning  and creative achievement”.1 Tetapi revolusi 4.0. dengan kemajuan digitalnya dan hadirnya mesin kecerdasan buatan serta big data merubah paradigma dan cara orang  berhukum  menjadi  “alarm”  disrupsi  bagi profesi  hukum  terutama  kantor-kantor  advokat, notaris, dan juga pengadilan yang sebelumnya tak tersentuh sama sekali.2

Merespon   ‘alarm’   disrupsi   tersebut,   para praktisi   hukum   pun   berkumpul   dalam Techlaw Fest   2018   di Suntec  Singapore  Convention  & Exhibition Centre. Kecemasan mereka adalah suatu saat  para  pihak  yang  berperkara  mungkin  tidak lagi membutuhkan advokat, notaris, dan konsultan hukum   sebagai   penyedia   jasa   layanan   hukum. Pengguna   jasa   hukum,   mulai   dari   konsultasi hukum,     pembuatan     kontrak     bisnis,     hingga beracara dalam perkara di pengadilan bisa memilih beragamkecerdasan   buatan   yang   mulai   marak dikembangkan.3  Sebagaimana dunia bisnis, di era disrupsi, teknologi menggilas siapa saja yang tidak inovatif dan efisien, termasuk dunia advokat dan notaris yang telah menjadi industri-bisnis.

Jika sebelumnya, pendapat dan nasihat hukum terasa  rumit  bagi  banyak  orang  awam  sehingga kehadiran   konsultan   hukum   sangat   dibutuhkan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Kini, telah tersedia kecerdasan buatanyang menyediakan segala data, regulasi, yurisprudensi, sehingga orang yang   berperkara   tidak   perlu   konsultasi   dengan datang  ke  kantor  hukum.  Cukup  klik artificial intelligence untuk memperoleh informasi dan opini atas  masalah  hukum.  Tersedia  pulakecerdasan buatanyang mampu menyusun rancangan kontrak lengkap   cukup   dengan   memproses   input   data, syarat  dan  ketentuan,  para  pihak  dapat  menyusun kontrak itu secara mandiri.

Jika    kecerdasan    buatan sudah    cukup menolong  dan  menjawab  masalah  hukumnya dengan  akurat,  cepat,  praktis,  dan  murah  maka pengguna  jasa  hukum  tentu  akan  mencari  biaya yang  lebih  efisien,  sehingga  tidak  lagi  tertarik menggunakan jasa kantor hukum. Apakah kita akan memasuki dunia hukum pasca-manusia?

Sejumlah advokat, misalnya T.M. Luthfi Yazid, advokat yang berkantor  di  Jakarta  melihat  disrupsi  di  bidang hukum  dengan  hadirnya  mesin  kecerdasan  buatan sebagai ancaman sekaligus juga peluang  bagi yang mampu melakukan inovasi.4

Sementara Nur Saifur Rauf,  advokat  yang  berkantor  di  Kota  Malang melihat   kemunculan   mesin   kecerdasan   bukan menggantikan  advokat  manusia  melainkan  justru membantu pekerjaan para praktisi hukum sehingga lebih   akurat   dan   cepat.5  

Sedangkan   advokat Burhanudin   yang   berkantor   di   Mataram lebih mencemaskan  hadirnya  mesin  kecerdasan  buatan yang diprediksikan dalam waktu yang tidak lama mengambil  alih  sebagian  pekerjaan  para  praktisi hukum.6

Baca artikel lebih lengkap di tautan

https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/42928/28227



KOMENTAR

0 komentar



Leave a Reply

Cari 55.000++ peraturan di platform Legalitas.org

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.

Instagram .

Check our instagram for our daily updates