Sesuai dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Konstruksi) dijelaskan bahwa usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Pelaku usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa ada beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada layanan publik di sektor jasa konstruksi setelah berlakunya UU Cipta Kerja yaitu:
Pasal 80 PP 5 2021 menyebutkan bahwa Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha jasa konstruksi terdiri atas :
SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.
Permohonan SBU dan SKK selanjutnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP melalui Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) yang terhubung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) serta portal perizinan Kementerian PUPR untuk pemenuhan persyaratan.
Lihat : Klasifikasi Kode Bidang Usaha Konstruksi. Contoh: Konstruksi Rumah Tinggal - BG001
Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Jenis Usaha | Kualifikasi |
41011 | Konstruksi Gedung Hunian | BG001 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | BG002 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41013 | Konstruksi Gedung Industri | BG003 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | BG004 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | BG005 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | BG006 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | BG007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | BG008 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
41019 | Konstruksi Gedung Lainnya | BG009 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
42204 | Kontraktor Elektrikal | BS007 | Umum | KMB, BUJKN, B PMA, B BUJKA |
Kamu bisa liat tabel untuk pekerjaan konstruksi dengan lihat di link ini
Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi terdiri dari:
1. SBU Konstruksi
SBU Konstruksi wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Permohonan SBU Konstruksi dilakukan melalui OSS RBA.
2. SKK Konstruksi
SKK Konstruksi wajib dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. SKK Konstruksi diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP Konstruksi. SKK Konstruksi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya serta dapat dilakukan perubahan.
Jenis kegiatan usaha konstruksi berdasarkan analisis tingkat risiko meliputi :
Pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak dapat merangkap dengan 2 (dua) jenis usaha yang lain. Jenis usaha pekerjaan konstruksi dan jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat saling merangkap.
Jenis kegiatan usaha konstruksi |
Umum |
Spesialis |
Terintegrasi |
Konsultansi Konstruksi |
|
|
|
Pekerjaan Konstruksi |
|
|
|
Kualifikasi pelaku usaha berbentuk badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yaitu terdiri dari kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar.
Sedangkan kualifikasi PMA hanya diberikan untuk badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham asing. Dan kualifikasi PMA harus memiliki skala besar, karena memiliki modal disetor di atas Rp 10 miliar.
Kualifikasi konstruksi BUJKA adalah diberikan untuk badan usaha asing yang ingin melakukan kegiatan konstruksi di Indonesia.
Kualifikasi badan usaha sub sektor jasa konstruksi untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi hanya meliputi kualifikasi besar.
Badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus berbadan hukum Indonesia.
Penetapan kualifikasi badan usaha untuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :
Kualifikasi pelaku usaha akan menentukan batas kemampuan usaha dan nilai pekerjaan tender.
Legalitas.org dapat membantu kamu dalam melakukan pengurusan izin jasa konstruksi atau SIUJK dengan harga mulai dari Rp 31.5 juta sudah selesai semua.
Termasuk pengurusan Sertifikat Tenaga Ahli untuk 2 orang, Sertifikat Badan Usaha dan pengurusan KBLI Konstruksi di OSS.
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.
Tulis Komentar