Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Salah satunya dengan mempermudah proses pengurusan Badan Usaha dah dalam pengurusan izinnya.
Di Indonesia ada beberapa jenis badan usaha yaitu seperti PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan lainnya. Ada yang sudah mengetahui dengan istilah tersebut dan ada juga yang masih awam perihal jenis badan Usaha tersebut.
Sejak disahkannya Peraturan terbaru tentang Perizinan Berusaha PP 5 Nomor 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan kecil, para Pelaku Usaha semakin bersemangat untuk membuka badan Usaha dan semakin ingin mengetahui bagaimana cara mendirikan Badan Usaha.
Untuk saat ini Badan usaha yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan bisnis di Indonesia yaitu PT dan CV, karena PT dan CV lebih sering mereka dengar dan lihat dibanding badan usaha yang lainnya.
Badan Usaha seperti PT dan CV sendiri memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Yuk simak disini!
Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) atau disebut juga CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
Yuk kenali perbedaan PT dan CV, supaya tidak mengalami masalah di kemudian hari karena tidak memahami jenis bentuk usaha yang dipilih.
|
Perbedaan |
PT |
CV |
|
Badan hukum |
Badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang secara keseluruhan diatur didalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. |
Badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan tidak ada peraturan tertentu yang mengatur CV. |
|
Besaran modal |
Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Dari modal dasar tersebut, minimal sebanyak 25% disetor atau tempatkan. |
Tidak ada ketentuan modal, yaitu setiap sekutu wajib memasukkan pendapatan kedalam perusahaan, tidak ada jumlah minimum yang pasti dan tidak ada kepemilikan saham. |
|
Pengaturan nama |
Pengajuan nama PT secara khusus diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas |
Tidak ada ketentuan yang mengatur pengajuan nama CV |
|
Pengurus |
Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Struktur kepengurusan yang jelas, yaitu perusahaan dijalankan oleh Direksi dan bawahannya. Semua keputusan dilakukan berdasarkan RUPS. |
Kepengurusan CV dilakukan oleh sekutu aktif yang sudah ditunjuk. Sekutu pasif tidak boleh menjalankan perusahaan, hanya memberikan kepercayaan kepada sekutu aktif untuk menjalankan perusahaan atau untuk mengelola modalnya. |
|
Bidang usaha |
Bidang usaha PT lebih variatif, yaitu bisa menjalankan usaha perdagangan, industri, jasa angkutan, pertambangan, konstruksi, pertanian, forwarding, perbengkelan dan lain sebagainya |
Didalam CV terdapat pembatasan mengenai bidang usaha. Bidang usaha tertentu hanya dapat dijalankan oleh badan hukum PT. Contohnya bidang usaha Outsourcing tidak bisa dijalankan oleh CV, berdasarkan Pasal 66 (3) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan |
|
Kepemilikan aset |
Aset pribadi terpisah. Apabila perusahaan terjadi pailit maka pemegang saham atau investor hanya bertanggung jawab sebatas persentase saham yang dimiliki. |
Apabila terjadi kerugian, pemilik CV akan diminta pertanggung jawabannya hingga menggunakan asset pribadi |
|
Prosedur pendirian |
Prosedur pendirian PT, minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dan/atau Badan Hukum, baik WNI maupun WNA, dan masing-masing mengambil bagian saham. PT memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri. |
Didirikan oleh minimal 2 (dua) orang WNI dan kemudian didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri. |
Persamaan badan usaha PT dan CV adalah, keduanya dibuat dalam bentuk akta notaris. Dibuat menggunakan Bahasa Indonesia. Pengesahan dan pendaftarannya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan menengenai PT diatas adalah menengai PT Persekutuan Modal.
Selain harus jeli dalam menentukan jenis badan usaha, pelaku bisnis juga harus lebih teliti dalam menentukan pilihan Kode Bidang Usaha. Dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2018, terdapat banyak pilihan kode bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Segera konsultasikan kebutuhan pendirian badan usaha atau rencana pembuatan dokumen legalitas untk bisnis kamu dengan menghubungi konsultan kami di :
0811-1191-750 (Whatsapp untuk fast respon)
Email : [email protected]
Website : https://legalitas.org/
Legalitas.org sejak tahun 2002 memberikan layanan legalitas dan menyediakan 55.000++ database peraturan di Indonesia yang bisa di download dalam format PDF.
#20TahunMelayani ❤️
Wendy Fenery
saya sangat puas bekerja sama dengan legalitas.org. tim legalitas.org bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih untuk seluruh anggota tim legalitas.org. semoga legalitas.org semakin sukses.
Sam Simanjuntak
Terima kasih team Legalitas.org,
Pengurusan pendirian firma begitu cepat dan aman, teamnya juga fast respon, ditambah layanan yg murah. The Best"
Risnawan M
Merasa sangat terbantu dengan panduan dari petugas melalui aplikasi whatsapp, saat kami mencoba mengurus NIB. Terima Kasih
Ratna Yulianasari
Pelayanan baik, tim responsif dan dlm pengurusan NIB cepat dan lengkap
Samual Daulima
Terima kasih Legalitas.org, layanan yg diberikan sangat membantu sekali dari segi pemberian layanannya dan juga ilmu pengetahuannya."
Trisula Organizer
Proses tidak terlalu lama, team support komunikatif, koperatif dan responsif, thanks so much anyway
Wendy Fenery
saya sangat puas bekerja sama dengan legalitas.org. tim legalitas.org bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih untuk seluruh anggota tim legalitas.org. semoga legalitas.org semakin sukses.
Risnawan M
Merasa sangat terbantu dengan panduan dari petugas melalui aplikasi whatsapp, saat kami mencoba mengurus NIB. Terima Kasih"
Junaidi Ahmad
Pelayanan ramah,
Full service sangat membantu & memudahkan segala keperluan..
Prosesnya pun mudah dan cepat
Puas dengan service yang diberikan
Mantaapp
Arifin D
Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.
Serafim Simanjuntak
Overall puas dan tidak mengecewakan.
Sangat membantu sekali.
Terimakasih semunya 🙏🙏🙏
Elsant King
Memberikan kemudahan ketika ingin membuat badan usaha. Prosesnya cukup cepat Memberikan kemudahan ketika ingin membuat badan usaha. Prosesnya cukup cepat
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.
Tulis Komentar