Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang memiliki identitas tersendiri dan terpisah dari para pemiliknya. Dalam struktur PT, terdapat beberapa organ penting yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan operasional perusahaan.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi PT. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar PT.
RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
Penyelenggaraan RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.
Baca : Tata Cara Penyelenggaraan RUPS
Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
Dewan Komisaris bertugas mengawasi kinerja direksi dan memberikan nasihat kepada manajemen.
Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan etika perusahaan.
Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
Direksi adalah organ yang bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan sehari-hari.
Mereka merancang strategi operasional, mengambil keputusan bisnis, dan mengelola sumber daya perusahaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) disebutkan bahwa Direksi dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
Masa jabatan Direksi dan Komisaris biasanya disebutkan 3 (tiga) atau (lima) tahun di dalam Anggaran Dasar Perseroan
Merujuk kata “jangka waktu tertentu” artinya masa jabatan Direksi dan Komisaris harus disebutkan dalam Anggaran Dasar berapa lama jangka waktunya.
Dan apabila masa jabatan berakhir, Direksi dan Komisaris tidak serta merta meneruskan jabatannya, melainkan harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.
RUPS juga dapat sewaktu-waktu memberhentikan jabatan Direksi dan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
Setiap dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris mengakibatkan perubahan data perseroan.
Dengan demikian perubahan data perseroan terkait dengan pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris dibuat dalam akta notaris dan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris.
Kemudian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa konsultasi dengan tim konsultan kami, yang siap membantu anda.
Hubungi kami di :
0811-1191-750
Email : [email protected]
Website : https://legalitas.org/
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.
Tulis Komentar