Firma : Dasar Hukum dan Pengertian Firma

Dasar Hukum Persekutuan Dengan Firma (Fa)

Ketentuan Pendirian Firma diatur di dalam KUHD dan KUH Perdata sebagai berikut :

1. Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1618-1652
2. Pasal 16-35 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang mengatur tentang pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018)

Pengertian Firma

Kata Firma berasal dari bahasa Belanda yakni vennootschap onder firma atau VOF yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan.

Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait.

Menurut Para Ahli, Firma memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Willem Molengraaff

Pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga.

2. Wery

Pengertian firma adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yang tidak sebagai perseroan komanditer.

3. Slagter

Pengertian firma adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, agar mendapatkan keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak atau kombinasi daripadanya kedalam persekutuan.

4. Undang-Undang Hukum Dagang RI

Pengertian Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama.

Prosedur Pendirian Firma

Tata cara prosedur untuk mendirikan suatu Firma antara lain sebagai berikut :

A. Melengkapi dokumen persyaratan untuk pendirian Firma

Berikut ini adalah persyaratan pembuatan Firma:

1. Menentukan nama yang akan digunakan sebagai nama Firma
2. Firma didirikan minimal oleh 2 (dua orang)
3. KTP dan NPWP pendiri dan para sekutu Firma
4. Memiliki kegiatan dan tujuan usaha yang spesifik dan jelas
5. Memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif
6. Memiliki domisili perusahaan, untuk alamat di Jakarta wajib untuk memiliki domisili usaha yang berada di zonasi komersial
7. Para sekutu menyertakan modal pendirian Firma

B. Membuat akta pendirian Firma

C. Melakukan penandatanganan Akta di hadapan notaris, apabila salah satu pihak berhalangan hadir maka dapat menggunakan surat kuasa

D. Notaris akan proses pengesahan pendaftaran Firma dan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui AHU sebagai bukti bahwa Firma telah sah didirikan

E. Setelah pendirian Firma telah selesai maka bisa dengan melanjutkan ke tahap pengurusan perizinan lainnya seperti pendaftaran NPWP & SKT Pajak Firma dan pengurusan perizinan di NIB OSS

Apabila kamu berminat untuk mendirikan Firma, maka Legalitas.Org memiliki paket harga terbaik untuk pendirian Firma. Dapatkan pelayanan terbaik dan konsultasi gratis dengan menghubungi konsultan kami di :

Klik gambar di bawah untuk pengurusan pendirian Firma dengan Virtual Office

0811-1191-750 (Whatsapp untuk fast respon)

Email : [email protected]

Website : https://legalitas.org/