Commanditaire Vennootschap

Jasa Pendirian CV

Pengertian Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (bahasa Belanda) atau sering disebut dengan CV, secara umum adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal, yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian CV dengan promo diskon 10% untuk pendirian CV pertamamu! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pendirian CV di Legalitas.org.

Kenapa Memilih CV?

CV memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.

Siapa saja pendiri CV

Pendiri CV hanya boleh WNI saja. WNA asing tidak boleh mendirikan CV.

Pajak CV lebih murah?

Antara CV dengan PT atau bentuk badan lainnya, memiliki norma perhitungan pajak penghasilan yang sama. Perhitungan pajaknya sama saja.

Pricing

Jasa Pendirian CV

IDR 2.25 Juta

  • Pengecekan Nama CV
  • Pemesanan Nama CV
  • Persiapan Minuta
  • Akta Pendirian CV
  • SK Menteri

Pendirian CV + Izin

IDR 4.5 Juta

Memiliki alamat sendiri

  • Akta Pendirian CV
  • SK Menteri
  • NPWP
  • SKT Pajak
  • NIB
  • Izin Lokasi
  • API-U & NIK 👍
  • Izin Usaha

Paket + Virtual Office

IDR 6.8 Juta

Menggunakan alamat virtual office

  • Pendirian CV + Izin
  • Virtual Office 1 tahun
  • Lokasi Strategis
  • Bisa PKP
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry

Dasar Hukum CV

No Peraturan Keterangan
1. KUHD / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD ini merupakan sumber hukum utama pengaturan CV di Indonesia
2. Perkemenkumham 17/2018 - Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 17/2018 ini yang berkaitan dengan pendirian CV adalah mengharuskan pelaku usaha untuk mendaftarkan CV melalui sistem yang dikelola oleh Kemenkumham. Hal ini berbeda dengan ketentuan pendaftaran CV sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 yang mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan domisili CV tersebut.

Proses Pendirian CV

proses pendirian pt

Pendiri CV

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 KUHD, dijelaskan bahwa harus ada minimal dua orang pendiri, yang sekutu aktif serta pasif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham 17/2018, bahwa CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian CV dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABU di Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 17/2018 , Permohonan pendaftaran pendirian CV diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak seperti PT yang langsung dapat nomor NPWP ketika proses di Menteri, proses pendaftaran CV di Menteri tidak mendapatkan nomor NPWP dan harus melakukan pendaftaran manual melalui kantor pajak.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 44/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian pt

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian CV.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian CV.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk CV, calon klien akan mengisi form pendirian CV serta melengkapi persyaratan pendirian CV.

jasa pendirian cv
Persyaratan Pendirian CV
  • Copy KTP Pendiri CV
  • Copy NPWP Pendiri CV
  • Copy Kartu Keluarga bagi Direktur Utama
  • Alamat lengkap CV yang akan didirikan
  • Email dan handphone Pendiri CV

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian CV dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian CV, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian CV kamu dengan klik tautan ini.

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.