Perseroan Perorangan / PT Perorangan

Jasa Pendirian PT Perorangan

Perseroan Perorangan atau disingkat "PT Perorangan" adalah badan hukum perseroan yang didirikan oleh 1 orang yang merangkap Direktur dan pemilik, yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil. Dasar hukum Perseroan Perorangan adalah UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law. Dengan ketentuan ini, maka dimungkinkan didirikan PT hanya 1 orang saja dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia

Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian PT Perorangan dengan PROMO DISKON 10% untuk pembuatan PT Perorangan pertamamu! Dan PROMO DISKON 20% untuk pemesanan berikutnya. Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pembuatan PT Perorangan di Legalitas.org.

Kenapa Memilih PT Perorangan?

PT memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.

Siapa saja pendiri PT

Hanya 1 orang saja. Merangkap pemilik dan Direktur

Kenapa PT Perorangan disukai?

Karena sudah tidak perlu membuat Akta Notaris dan pengumuman di Tambahan Berita Negara

Apakah prosesnya lebih cepat?

Tentu saja. Legalitas.org bisa mengurus PT Perorangan dalam 10 menit

jasa pendirian pt perorangan perseroan perorangan

Pricing

Pendiri PT Perorangan hanya Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki KTP dan NPWP saja.

Jasa Pendirian PT Perorangan

IDR 2 juta

  • Pengecekan Nama PT
  • Pemesanan Nama PT
  • Pernyataan Pendaftaran
  • SK Menteri

Jasa Pendirian PT Perorangan + Izin

IDR 4.5 juta

Memiliki alamat sendiri

  • Pernyataan Pendaftaran
  • SK Menteri
  • NPWP
  • SKT Pajak
  • NIB
  • Izin Lokasi
  • API-U & NIK 👍
  • Izin Usaha

Jasa Paket + Virtual Office

IDR 6 Juta

Menggunakan alamat virtual office

  • PT Perorangan + Izin
  • Virtual Office 1 tahun 👍
  • Lokasi Strategis
  • Bisa PKP
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry

  • Bonus Stempel 👍
  • Bonus EFIN Perusahaan 👍
  • Bonus Live Streaming
  • Bonus Podcast

Dasar Hukum Perseroan Perorangan

No Peraturan Keterangan
1. UU No. 40/2007 - Perseroan Terbatas / UUPT UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
2. UU No. 11/2020 - Cipta Kerja atau Omnibus Law Ini adalah omnibus law, mengatur spesifik tentang PT Perorangan atau Perseroan Perorangan di Indonesia.
3. PP No. 7/2021- Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mengatur tentang kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
4. PP No 8/2021 - Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil Mengatur tentang modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
5. PP No. 43/2011 - Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
6. PP No. 47/2012 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR) Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
7. PP No. 7/2016 - Perubahan Modal Dasar PT Bahwa khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
8. Permenkumham No 21/2021 - Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT Perorangan.

Proses Pendirian PT Perorangan

proses pendirian pt perorangan

Pendiri PT

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, berusia setidaknya 17 tahun dan cakap hukum. Dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia secara elektonik.

Pendiri PT telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dinyatakan di dalam pernyataan pendaftaran Perseroan Perorangan.

Notaris

Pendirian PT Perorangan sudah tidak lagi menggunakan layanan Notaris. Proses pendirian PT Perorangan langsung membuat pernyataan pendaftaran PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan sebagai pemegang saham sekaligus direksi, melakukan perngisian pernayataan pendirian secara eletronik, dengan menyiapkan data-data :

  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
  2. Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
  3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
  4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal saham dan jumlah saham;
  5. Data pendiri, pemegang saham sekaligus direktur perseroan perorangan (Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak);

Menteri

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Menteri adalah Menteri Hukum & HAM RI, akan menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

SK Menteri / Sertifikat Pendaftaran

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Setelah melakukan pengisian pernyataan pendirian secara elektronik, Menteri akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan telah memperoleh status badan hukum, dan diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Dirjen AHU yang diumumkan disini.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.

Kemudian juga sebagai pengawasan kegitan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Platform OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Download e-BOOK

Tentang bagaimana penyelenggaraan RUPS. Disertakan juga draft RUPS dalam bentuk .doc

Download

Tentang bagaimana pembagian deviden. Disertakan draft RUPS Tahunan dalam bentuk .doc

Download

Tentang bagaimana tugas & wewenang Direksi sehari-hari beserta dengan studi kasus

Download

Tentang bagaimana tugas & wewenang Direksi sehari-hari beserta dengan studi kasusc

Download

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian pt

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum perseroan terbatas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah hukum perseroan terbatas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pembuatan PT perorangan.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian PT.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Perseroan Terbatas, calon klien akan mengisi form pendirian PT serta melengkapi persyaratan pendirian PT.

jasa pembuatan pt perorangan
Persyaratan Pendirian PT
  • Copy KTP Pendiri PT Perorangan
  • Copy NPWP Pendiri PT Perorangan
  • Copy Kartu Keluarga Pendiri PT Perorangan
  • Alamat lengkap PT yang akan didirikan
  • Email dan handphone Pendiri PT Perorangan
  • NOTES: Modal tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian PT Perorangan, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian PT Perorangan kamu di tautan ini

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai
kontak kami legalitas.org

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.
testimonial klien legalitas.org
google testimonial naimy z

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

google testimonial arifin

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”
google testimonial pilaradhi

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”
google testimonial sadam syahir

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.