Pengurusan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya.

Nilai PPN yang berlaku saat ini adalah 11% (sebelas persen)

Apabila seorang pengusaha sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak Status PKP.

Hak Pengusaha Kena Pajak:

1. PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas BKP/JKP.
2. PKP juga meminta restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran/penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

1. PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku.
2. PKP wajib memungut PPN dan PPnBM terutang.
3. PKP juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan.
4. PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang.
5. PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.
6. PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.

Keuntungan PKP

Dengan menjadi PKP, para pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain dan dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur pajak dan mengkreditkan faktur pajak.

Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:

1. Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah.
2. Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.