Jasa legalitas di Indonesia sejak tahun 2002 | Legalitas.org menyediakan layanan pendirian PT + Virtual Office di Jakarta dan bisa PKP | Call Now
Banyak bonus:
Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah salah satu badan hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang bisa digunakan untuk kegiatan komersial di Indonesia
Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian PT dengan PROMO DISKON 10% untuk pemesanan berikutnya. Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pembuatan PT di Legalitas.org.
Peraturan | File |
---|---|
UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia. |
|
UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Mengatur mengenai syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal. |
|
UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing. |
|
UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU Cipta Kerja / Omnibus Law mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. |
|
PP No 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia. |
|
PP No 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. |
|
PP No 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR. |
|
PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan ini mengatur tentang pembagian kriteria usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan modal. |
|
PP No 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan ini mengatur detail pendirian PT Perorangan / Perseroan Perorangan |
|
Permenkumham No 21/2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan pendirian dan perubahan PT serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menkumham. |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dimana pengertian "orang" sesuai dengan Penjelasan UUPT adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.
Pendiri PT ketika proses jasa pembuatan PT telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dituangkan di dalam akta notaris.
Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa Akta Pendirian PT dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
Sesuai dengan Permenkumham No. 21/2021, terhadap Akta Pendirian dimohonkan pengesahan badan hukum kepada Menteri melalui sistem SABH.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat dalam proses jasa pembuatan PT.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakah media penerbitan media resmi milik pemerintah yang otentik dan agar dianggap semua orang telah mengetahui (asas publisitas).
Di Legalitas.org kamu bisa pilih hingga 20 kode KBLI / bidang usaha.
Klik Tabel KBLI Terbaru untuk cari KBLI.
PT | PT + Izin | PT + Izin + VO | |
---|---|---|---|
Harga | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 7.900.000 |
Pengecekan Nama PT |
|
|
|
Pemesanan Nama PT |
|
|
|
Persiapan Minuta |
|
|
|
Akta Pendirian PT |
|
|
|
SK Menteri |
|
|
|
Dapat 20 KBLI 🏆 |
|
|
|
NPWP |
|
|
|
SKT Pajak |
|
|
|
NIB |
|
|
|
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang |
|
|
|
Buka 5 (lima) rekening Bank 🏆 |
|
|
|
Stempel perusahaan 🏆 |
|
|
|
Kartu nama 1 (satu) Direktur 🏆 |
|
|
|
EFIN Perusahaan 🏆 |
|
|
|
Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan 🏆 |
|
|
|
Virtual Office 1 tahun 🏆 |
|
|
|
Alamat kantor yang prestisius |
|
|
|
Meeting di 6 Lokasi di Jakarta |
|
|
|
Total 21 Meeting Room |
|
|
|
Layanan Resepsionis |
|
|
|
Penerimaan Surat |
|
|
|
Smart TV, Pantry, Coffee & Tea |
|
|
|
Proposal | Proposal | Proposal |
Sewa virtual office mulai dari Rp 2.3 juta/tahun. Bisa pakai 6 (enam) lokasi untuk meeting. Lihat lebih detail.
Setiap Klien harus memberikan review atas pekerjaan Legalitas.org agar dapat membuka akses Brankas Legalitas di Dashboard Klien
Perubahan anggaran dasar / Akta Notaris
Termasuk:
✅ Drafting dokumen ✅ Persiapan Minuta ✅ Akta Notaris Perubahan ✅ SK Persetujuan / SK Pemberitahuan ✅ Dapat 20 KBLI ✅
DetailPembuatan dan register Perjanjian Pisah Harta / Prenuptial Agreement
Termasuk:
✅ Konsultasi hukum keluarga ✅ Akta Notaris Pisah Harta ✅ Pendaftaran Akta Pisah Harta di KUA ✅ Pendaftaran Akta Pisah Harta di Dukcapil
DetailSertifikat standar ter-verifikasi di bidang konstruksi
Termasuk:
✅ Termasuk pengurusan 2 (dua) SKT/SKK Tenaga Ahli ✅ Pengurusan SBU di LSBU ✅ Pengurusan KTA di Asosiasi (Gapensi atau sejenisnya)
DetailCopyright © 2002 - 2024 Legalitas.org