PT memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.
Pendiri PT bisa berupa pribadi WNI / WNA dan juga bisa berupa badan hukum Indonesia / luar Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan Omnibus Law , maka dimungkinkan didirikan PT dengan pendiri 1 (satu) orang saja.
Legalitas.org memberikan bonus sebagai berikut: (1) Dapat 20 KBLI; (2) Buka 5 (lima) rekening Bank; (3) Stempel perusahaan; (4) Kartu nama 1 (satu) Direktur; (5) EFIN Badan; dan (6) Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan.
Memiliki alamat sendiri
Menggunakan alamat virtual office
Pengurusan kami termasuk pengurusan 20 KBLI atau 20 bidang usaha. Kamu lebih leluasa dalam menjalankan bisnis!
Dengan memiliki rekening Bank maka bisnis kamu lebih dipercaya oleh customer. Pilihan Bank kami ada banyak!
Stempel perusahaan kami gunakan untuk mengurus legalitas. Tentu saja kami akan memberikannya kepada kamu!
Direktur menjalankan perusahaan sehari-hari. Tentu saja bonus kartu nama kami akan sangat berguna!
e-FIN / electronic filling adalah akun yang akan kamu gunakan untuk melakukan pelaporan pajak di DJP Online. Kamu akan mengurusnya gratis untuk kamu!
Kami memberikannya kepada kamu. Kamu bisa full control. Pekerjaan kami dilakukan sampai tuntas!
No | Peraturan | Keterangan |
---|---|---|
1. | UU No. 40/2007 - Perseroan Terbatas / UUPT | UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia |
2. | UU No. 1/1995 - Pasar Modal | Mengatur mengenai syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal. |
3. | UU No. 25/2007 Penanaman Modal | Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing |
4. | PP No. 27/1998 - Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT | Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT |
5. | PP No. 43/2011 - Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT | Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. |
6. | PP No. 47/2012 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR) | Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR. |
7. | PP No. 7/2016 - Perubahan Modal Dasar PT | Bahwa khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan. |
8. | Permenkumham 14/2020 - Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT | Mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH. |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dimana pengertian "orang" sesuai dengan Penjelasan UUPT adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.
Pendiri PT telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dituangkan di dalam akta notaris.
Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa Akta Pendirian PT dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 14/2020, terhadap Akta Pendirian dimohonkan pengesahan badan hukum kepada Menteri melalui sistem SABH.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.
Dengan telah keluarnya SK Menteri, maka PT telah berdiri secara sah sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 24/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
Tentang bagaimana penyelenggaraan RUPS. Disertakan juga draft RUPS dalam bentuk .doc
DownloadTentang bagaimana pembagian deviden. Disertakan draft RUPS Tahunan dalam bentuk .doc
DownloadTentang bagaimana tugas & wewenang Direksi sehari-hari beserta dengan studi kasus
DownloadTentang bagaimana tugas & wewenang Direksi sehari-hari beserta dengan studi kasusc
DownloadKonsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.
Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.
Konsultasi terkait aspek hukum perseroan terbatas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah hukum perseroan terbatas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pembuatan PT.
Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.
Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.
Mengisi formulir pendirian PT.
Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.
Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Perseroan Terbatas, calon klien akan mengisi form pendirian PT serta melengkapi persyaratan pendirian PT.
Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.
Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian PT, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian PT kamu di tautan ini
Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.