Yayasan

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan bukan merupakan badan usaha dan bersifat non komersial dan karenanya yayasan tidak boleh menarik keuntungan dan juga tidak ada izin usaha yang terbit atas badan hukum yayasan. Sesuai dengan ketentuan, yayasan harus bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Contohnya adalah Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) yang bergerak di bidang kemanusiaan. Di dalam yayasan ada bermacam organ, diantara pendiri, pembina, pengawas serta pengurus. Di dalam struktur pengurus juga harus ada jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian perkumpulan dengan promo diskon 10% untuk pendirian perkumpulan pertamamu! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pendirian perkumpulan di Legalitas.org.

Kenapa Memilih Yayasan?

Yayasan digunakan sebagai wadah legal atas organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Siapa saja pendiri Yayasan?

Pendiri Yayasan bisa WNI dan WNA. Khusus pendirian oleh WNA maka berlaku ketentuan yang lebih khusus.

Model bisnis yayasan?

Yayasan bersifat sosial / non komersial. Sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis.

 jasa pendirian Yayasan

Pricing

Jasa Pendirian Yayasan

IDR 3 juta

  • Pengecekan Nama Yayasan
  • Pemesanan Nama Yayasan
  • Persiapan Minuta
  • Akta Pendirian Yayasan
  • SK Menteri

Jasa Pendirian Yayasan + Izin

IDR 6 juta

Memiliki alamat sendiri
Tanpa izin operasional

  • Akta Pendirian Yayasan
  • SK Menteri
  • NPWP
  • SKT Pajak

  • Bonus Stempel ๐Ÿ‘
  • Bonus EFIN Perusahaan ๐Ÿ‘

Jasa Paket + Virtual Office

IDR 8.4 Juta

Menggunakan alamat virtual office
Tanpa izin operasional

  • Pendirian Yayasan + Izin
  • Virtual Office 1 tahun
  • Lokasi Strategis
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry

  • Bonus Stempel ๐Ÿ‘
  • Bonus EFIN Perusahaan ๐Ÿ‘

Dasar Hukum Yayasan

No Peraturan Keterangan
1. UU 16/2001 UU Yayasan UU ini merupakan sumber hukum utama pengaturan yayasan di Indonesia
2. UU 28/2004 Perubahan UU 16/2001 UU mengubah sebagian ketentuan atas UU Yayasan 16/2001

3. PP 63/2008

PP ini mengatur lebih rinci tentang bagaimana pengaturan yayasan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 6 PP 63/2008

Yayasan yang didirikan oleh WNI minimal kekayaan awal adalah Rp 10 juta, sedangkan yayasan yang didirikan oleh WNA atau bersama-sama dengan WMA minimal kekayaan awal adalah Rp 100 juta.

Proses Pendirian Yayasan

proses pendirian pt

Pendiri Yayasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU 16/2001 juncto PP 63/2008, pendiri yayasan bisa dilakukan oleh WNI dan WNA. Pengajuan nama yayasan harus mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan proses pengesahan badan hukum yayasan juga dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris , bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian yayasan dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di mohonkan pengesahan badan hukum yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU 16/2001, proses pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU 16/2001, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak bersifat komersial. Tetapi perkumpulan tetap harus memiliki NPWP. Jenis NPWP yang dimiliki perkumpulan adalah NPWP non-profit oriented.

Izin Operasional

Apabila yayasan berada di wilayah Jakarta, maka legalitas yayasan harus melalukan registrasi pendaftaran Izin Operasional dari Kelurahan. Ketentuan ini berlaku juga bagi Perkumpulan yang juga bersifat non komersial.

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian yayasan

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian Yayasan.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian Yayasan.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Perkumpulan, calon klien akan mengisi form pendirian Perkumpulan serta melengkapi persyaratan pendirian Yayasan.

jasa pendirian Perkumpulan
Persyaratan Pendirian Yayasan
  • Copy KTP Pendiri
  • Copy NPWP Pendiri
  • Copy Kartu Keluarga bagi Direktur Utama
  • Alamat lengkap Perkumpulan yang akan didirikan
  • Email dan handphone Pendiri

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian Perkumpulan, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian Yayasan kamu dengan klik tautan ini.

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai
kontak kami legalitas.org

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.
testimonial klien legalitas.org
google testimonial naimy z

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
โ€œPerusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.โ€

google testimonial arifin

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
โ€œTim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.โ€
google testimonial pilaradhi

Pilaradhi Pratama

SIUJK
โ€œKami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.โ€
google testimonial sadam syahir

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
โ€œSangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.โ€

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.