Persekutuan Perdata atau Maatschap, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan Perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari Maatschap dan CV (Comanditaire Venotschap). Dimana sebenarnya aturan dari Persekutuan Perdata, Maatschap dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya.
Persekutuan Perdata memiliki 2 tujuan:
1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi
Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co.
Persekutuan Perdata juga bisa merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Namun seperti Maatschap, dalam Persekutuan Perdata para sekutunya masing-masing bersifat independen dimana masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya.
Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian Persekutuan Perdata dengan PROMO DISKON 10% untuk pemesanan berikutnya! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan Jasa Pendirian Persekutuan Perdata di Legalitas.org.
Biasanya digunakan untuk kumpulan profesi, misal profesi pengacara dan akuntan.
Pendiri Maatschap hanya boleh WNI saja. WNA asing tidak boleh mendirikan.
Antara Maatschap dengan PT atau bentuk badan lainnya, memiliki norma perhitungan pajak penghasilan yang sama. Perhitungan pajaknya sama saja.
Legalitas.org memberikan bonus sebagai berikut: (1) Dapat 20 KBLI; (2) Buka 5 (lima) rekening Bank; (3) Stempel perusahaan; (4) Kartu nama 1 (satu) Direktur; (5) EFIN Badan; dan (6) Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan.
Memiliki alamat sendiri
Menggunakan alamat virtual office
Pengurusan kami termasuk pengurusan 20 KBLI atau 20 bidang usaha. Kamu lebih leluasa dalam menjalankan bisnis!
Dengan memiliki rekening Bank maka bisnis kamu lebih dipercaya oleh customer. Pilihan Bank kami ada banyak!
Stempel perusahaan kami gunakan untuk mengurus legalitas. Tentu saja kami akan memberikannya kepada kamu!
Direktur menjalankan perusahaan sehari-hari. Tentu saja bonus kartu nama kami akan sangat berguna!
e-FIN / electronic filling adalah akun yang akan kamu gunakan untuk melakukan pelaporan pajak di DJP Online. Kamu akan mengurusnya gratis untuk kamu!
Kami memberikannya kepada kamu. Kamu bisa full control. Pekerjaan kami dilakukan sampai tuntas!
No | Peraturan | Keterangan |
---|---|---|
1. | KUHD / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang | KUHD ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Persekutuan Perdata di Indonesia |
2. | Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Perdata | Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2018 ini yang berkaitan dengan pendirian Persekutuan Perdata adalah mengharuskan pelaku usaha untuk mendaftarkan Persekutuan Perdata melalui sistem yang dikelola oleh Kemenkumham. Hal ini berbeda dengan ketentuan pendaftaran Persekutuan Perdata sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 yang mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan domisili Persekutuan Perdata tersebut. |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Permenkumham 17/2018, bahwa pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU.
Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian Persekutuan Perdata dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABU di Kementerian Hukum dan HAM.
Sesuai dengan Pasal 12 juncto Pasal 14 Permenkumham 17/2018, bahwa dokumen untuk pendaftaran Persekutuan Perdata disimpan Notaris dan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT Persekutuan Perdata.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Permenkumham 17/2018 , Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini adalah Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Permenkumham 17/2018 , Menteri mengeluarkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar, sebagai tanda bukti pendaftaran Persekutuan Perdata di dalam SABU.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tidak seperti PT yang langsung dapat nomor NPWP ketika proses di Menteri, proses pendaftaran Persekutuan Perdata di Menteri tidak mendapatkan nomor NPWP dan harus melakukan pendaftaran manual melalui kantor pajak.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 44/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
Di dalam platfrom OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.
Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.
Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian Persekutuan Perdata.
Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.
Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.
Mengisi formulir pendirian Persekutuan Perdata.
Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.
Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Persekutuan Perdata, calon klien akan mengisi form pendirian Persekutuan Perdata serta melengkapi persyaratan pendirian Persekutuan Perdata.
Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Persekutuan Perdata dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.
Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian Persekutuan Perdata, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian Persekutuan Perdata kamu dengan klik tautan ini.
Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:
Pencarian Peraturan
Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.
KBLI 2020
KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.
Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.
Berlangganan Newsletter
Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.
Berkontribusi
Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.
Kebijakan COVID-19
Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.