Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata atau Maatschap, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Persekutuan Perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari Maatschap dan CV (Comanditaire Venotschap). Dimana sebenarnya aturan dari Persekutuan Perdata, Maatschap dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya.

Persekutuan Perdata memiliki 2 tujuan:

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial

2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi

Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co.

Persekutuan Perdata juga bisa merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Namun seperti Maatschap, dalam Persekutuan Perdata para sekutunya masing-masing bersifat independen dimana masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya.

Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian Persekutuan Perdata dengan PROMO DISKON 10% untuk pemesanan berikutnya! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan Jasa Pendirian Persekutuan Perdata di Legalitas.org.

Kenapa Memilih Maatschap?

Biasanya digunakan untuk kumpulan profesi, misal profesi pengacara dan akuntan.

Siapa saja pendiri Maatschap?

Pendiri Maatschap hanya boleh WNI saja. WNA asing tidak boleh mendirikan.

Pajak Maatschap lebih murah?

Antara Maatschap dengan PT atau bentuk badan lainnya, memiliki norma perhitungan pajak penghasilan yang sama. Perhitungan pajaknya sama saja.

Bonus apa saja yang saya dapatkan?

Legalitas.org memberikan bonus sebagai berikut: (1) Dapat 20 KBLI; (2) Buka 5 (lima) rekening Bank; (3) Stempel perusahaan; (4) Kartu nama 1 (satu) Direktur; (5) EFIN Badan; dan (6) Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan.

jasa pendirian persekutuan perdata

Pricing

Jasa Pendirian Persekutuan Perdata

IDR 2.25 Juta

  • Pengecekan Nama
  • Pemesanan Nama
  • Persiapan Minuta
  • Akta Pendirian
  • SKT SABU Menteri
  • Dapat 20 KBLI 👍

Jasa Pendirian Persekutuan Perdata + Izin

IDR 4.5 Juta

Memiliki alamat sendiri

  • Akta Pendirian Persekutuan Perdata
  • SK Menteri
  • NPWP
  • SKT Pajak
  • NIB

  • BONUS:
  • Dapat 20 KBLI 👍
  • Buka 5 (lima) rekening Bank 👍
  • Stempel perusahaan 👍
  • Kartu nama 1 (satu) Direktur 👍
  • EFIN Badan 👍
  • Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan 👍

Jasa Paket + Virtual Office

IDR 6.9 Juta

Menggunakan alamat virtual office

  • Pendirian Persekutuan Perdata + Izin
  • Virtual Office 1 tahun
  • Lokasi Strategis
  • Bisa PKP
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry

  • BONUS:
  • Dapat 20 KBLI 👍
  • Buka 5 (lima) rekening Bank 👍
  • Stempel perusahaan 👍
  • Kartu nama 1 (satu) Direktur 👍
  • EFIN Badan 👍
  • Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan 👍

Kebijakan Bonus

bonus legalitas 2022

Detail Bonus:


Dapat 20 KBLI

Pengurusan kami termasuk pengurusan 20 KBLI atau 20 bidang usaha. Kamu lebih leluasa dalam menjalankan bisnis!

Buka 5 (lima) rekening Bank

Dengan memiliki rekening Bank maka bisnis kamu lebih dipercaya oleh customer. Pilihan Bank kami ada banyak!

Stempel perusahaan

Stempel perusahaan kami gunakan untuk mengurus legalitas. Tentu saja kami akan memberikannya kepada kamu!

Kartu nama 1 (satu) Direktur

Direktur menjalankan perusahaan sehari-hari. Tentu saja bonus kartu nama kami akan sangat berguna!

e-FIN Badan

e-FIN / electronic filling adalah akun yang akan kamu gunakan untuk melakukan pelaporan pajak di DJP Online. Kamu akan mengurusnya gratis untuk kamu!

Akus OSS, Izin Impor & Hak Akses Kepabeanan

Kami memberikannya kepada kamu. Kamu bisa full control. Pekerjaan kami dilakukan sampai tuntas!

Dasar Hukum Persekutuan Perdata

No Peraturan Keterangan
1. KUHD / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Persekutuan Perdata di Indonesia
2. Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Perdata Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2018 ini yang berkaitan dengan pendirian Persekutuan Perdata adalah mengharuskan pelaku usaha untuk mendaftarkan Persekutuan Perdata melalui sistem yang dikelola oleh Kemenkumham. Hal ini berbeda dengan ketentuan pendaftaran Persekutuan Perdata sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 yang mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan domisili Persekutuan Perdata tersebut.

Proses Pendirian Persekutuan Perdata

proses pendirian persekutuan perdata

Pendiri Persekutuan Perdata

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Permenkumham 17/2018, bahwa pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian Persekutuan Perdata dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABU di Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 12 juncto Pasal 14 Permenkumham 17/2018, bahwa dokumen untuk pendaftaran Persekutuan Perdata disimpan Notaris dan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT Persekutuan Perdata.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Permenkumham 17/2018 , Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini adalah Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Permenkumham 17/2018 , Menteri mengeluarkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar, sebagai tanda bukti pendaftaran Persekutuan Perdata di dalam SABU.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak seperti PT yang langsung dapat nomor NPWP ketika proses di Menteri, proses pendaftaran Persekutuan Perdata di Menteri tidak mendapatkan nomor NPWP dan harus melakukan pendaftaran manual melalui kantor pajak.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 44/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platfrom OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian pt

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian Persekutuan Perdata.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian Persekutuan Perdata.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Persekutuan Perdata, calon klien akan mengisi form pendirian Persekutuan Perdata serta melengkapi persyaratan pendirian Persekutuan Perdata.

Persyaratan Pendirian Persekutuan Perdata
  • Copy KTP Pendiri
  • Copy NPWP Pendiri
  • Copy Kartu Keluarga bagi Direktur Utama
  • Alamat lengkap yang akan didirikan (apabila alamat sendiri)
  • Email dan handphone Pendiri

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Persekutuan Perdata dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian Persekutuan Perdata, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian Persekutuan Perdata kamu dengan klik tautan ini.

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai
kontak kami legalitas.org

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Klien

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.
testimonial klien legalitas.org
google testimonial naimy z
Wendy Fenery

saya sangat puas bekerja sama dengan legalitas.org. tim legalitas.org bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih untuk seluruh anggota tim legalitas.org. semoga legalitas.org semakin sukses.

google testimonial naimy z
Sam Simanjuntak

Terima kasih team Legalitas.org,
Pengurusan pendirian firma begitu cepat dan aman, teamnya juga fast respon, ditambah layanan yg murah. The Best"

google testimonial naimy z
Risnawan M

Merasa sangat terbantu dengan panduan dari petugas melalui aplikasi whatsapp, saat kami mencoba mengurus NIB. Terima Kasih

google testimonial naimy z
Ratna Yulianasari

Pelayanan baik, tim responsif dan dlm pengurusan NIB cepat dan lengkap

google testimonial naimy z
Samual Daulima

Terima kasih Legalitas.org, layanan yg diberikan sangat membantu sekali dari segi pemberian layanannya dan juga ilmu pengetahuannya."

google testimonial naimy z
Trisula Organizer

Proses tidak terlalu lama, team support komunikatif, koperatif dan responsif, thanks so much anyway

google testimonial naimy z
Wendy Fenery

saya sangat puas bekerja sama dengan legalitas.org. tim legalitas.org bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih untuk seluruh anggota tim legalitas.org. semoga legalitas.org semakin sukses.

google testimonial naimy z
Risnawan M

Merasa sangat terbantu dengan panduan dari petugas melalui aplikasi whatsapp, saat kami mencoba mengurus NIB. Terima Kasih"

google testimonial naimy z
Junaidi Ahmad

Pelayanan ramah,
Full service sangat membantu & memudahkan segala keperluan..
Prosesnya pun mudah dan cepat

Puas dengan service yang diberikan
Mantaapp

google testimonial naimy z
Arifin D

Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.

google testimonial naimy z
Serafim Simanjuntak

Overall puas dan tidak mengecewakan.
Sangat membantu sekali.
Terimakasih semunya 🙏🙏🙏

google testimonial naimy z
Elsant King

Memberikan kemudahan ketika ingin membuat badan usaha. Prosesnya cukup cepat Memberikan kemudahan ketika ingin membuat badan usaha. Prosesnya cukup cepat

Prev
Next
Lihat Semua Google Review

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusatpengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.