PT PMA / Penanaman Modal Asing

PT PMA / Penanaman Modal Asing

PT Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pengertian modal asing sendiri adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Investasi asing yang akan masuk ke Indonesia harus melalui prosedur penanaman modal asing yang ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal penting untuk penanaman modal asing adalah adanya ketentuan DNI (Daftar Negative Investasi) yang mengatur tentang berapa persen maksimal kepemilikan asing dalam suatu kegiatan usaha.

Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian PT PMA dengan promo diskon 10% untuk pembuatan PT PMA pertamamu! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pembuatan PT PMA di Legalitas.org.

Kenapa Memilih PT PMA?

Penanaman modal asing harus melalui mekanisme PT PMA.

Bolehkan PMA 100%

Boleh saja, sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan DNI.

Bidang usaha apa saja yang bisa PMA 100%?

Ada banyak. Salah satunya adalah perusahaan konsultan..

Pricing

Dapatkan diskon 10% untuk Pendirian PT PMA pertamamu!
Dapatkan diskon 20% untuk pemesanan berikutnya

Jasa Pendirian PT PMA

IDR 6.3 juta

  • Pengecekan Nama PT PMA
  • Pemesanan Nama PT PMA
  • Persiapan Minuta
  • Akta Pendirian PT PMA
  • SK Menteri
  • Berita Negara ๐Ÿ‘

Pendirian PT PMA + Izin

IDR 12.6 juta

Memiliki alamat sendiri

  • Akta Pendirian PT PMA
  • SK Menteri
  • Berita Negara ๐Ÿ‘
  • NPWP
  • SKT Pajak
  • NIB
  • Izin Lokasi
  • API-U & NIK ๐Ÿ‘
  • Izin Usaha
  • Bonus Stempel ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Paket + Virtual Office

IDR 13.95 juta

Memiliki alamat sendiri

  • Pendirian PT PMA + Izin
  • Virtual Office 1 tahun ๐Ÿ‘
  • Lokasi Strategis
  • Bisa PKP
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry
  • Bonus Stempel ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Dasar Hukum PT PMA

No Peraturan Keterangan
1. UU No. 40/2007 - Perseroan Terbatas / UUPT UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
2. UU No. 1/1995 - Pasar Modal Mengatur mengenai syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal.

3. UU No. 25/2007 - Penanaman Modal Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing
4. PP No. 27/1998 - Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT
5. PP No. 43/2011 - Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
6. PP No. 47/2012 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR) Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
7. PP No. 7/2016 - Perubahan Modal Dasar PT Bahwa khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
8. Permenkumham 14/2020 - Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT Mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH.
9. Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010 - Tata Cara Pengumuman PT dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Mengatur tentang tata cara pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara atas pendirian, pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan.
10. Perpres 44/2016 - Pengaturan tentang DNI DNI = Pengaturan mengenai persentase maksimal kepemilikan asing dala suatu bidang usaha. Contoh dalam DNI adalah kegiatan perdagangan yang tidak terafiliasi dengan produksi, maka maksimal kepemilikan asing adalah 67%.
11. Peraturan BKPM Semua peraturan yang dikeluarkan oleh BKPM yang tercatat di dalam database Legalitas.org.

Proses Pendirian PT PMA

proses pendirian pt

Pendiri PT PMA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (2) Peraturan BKPM 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, penanam modal adalah penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri.

Dimana pengertian penanam modal dalam negeri adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal +di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian penanam modal asing adalah perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, ditentukan bahwa PT PMA harus (1) memiliki investasi minimal Rp 10 miliar, (2) memiliki modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.5 miliar, (3) persentase kepemilikian dihitung berdasarkan nilai nominal saham dan (4) pemegang saham memiliki nilai nominal saham paling sedikit Rp 10 juta.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT, bahwa Akta Pendirian PT dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berlaku juga bagi pembuatan akta PT PMA.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT, Menteri mengumumkan akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara. Untuk informasi lebih lengkap bisa baca Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010.

SK Menteri

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.

Dengan telah keluarnya SK Menteri, maka PT PMA telah berdiri secara sah sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketika proses SK Menteri, sistem SABH tidak otomatis memberikan nomor NPWP, dan NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat untuk mendapatkan nomor, kartu serta Surat Keterangan Terdaftar Pajak.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 24/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Berita Negara

Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakah media penerbitan media resmi milik pemerintah yang otentik dan agar dianggap semua orang telah mengetahui (asas publisitas).

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT , Menteri mengumumkan akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara. Untuk informasi lebih lengkap bisa baca Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010.

Biaya Cetak

Biaya cetak Berita Negara adalah sebesar Rp 580 ribu

Layanan kami sudah termasuk Berita Negara. Kami ingin memberikan layanan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapan Terbit

Berita Negara akan terbit biasanya dalam jangka waktu 6 - 12 bulan sejak keluarnya SK Menteri.

Untuk proses di Bank atau tender, biasanya tidak diperlukan dokumen Berita Negara.

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian pt

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian PT PMA.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian PT PMA.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk PT PMA, calon klien akan mengisi form pendirian PT PMA serta melengkapi persyaratan pendirian PT PMA.

jasa pendirian PT PMA
Persyaratan Pendirian PT PMA
  • Copy KTP Pendiri
  • Copy NPWP Pendiri
  • Copy Kartu Keluarga bagi Direktur Utama
  • Alamat lengkap PT PMA yang akan didirikan
  • Email dan handphone Pendiri

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian PT PMA dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian PT PMA, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian PT PMA kamu dengan klik tautan ini.

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
โ€œPerusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.โ€

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
โ€œTim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.โ€

Pilaradhi Pratama

SIUJK
โ€œKami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.โ€

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
โ€œSangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.โ€

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, virtual office jakarta barat, virtual office jakarta selatan, virtual office jakarta timur, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.