Jasa legalitas di Indonesia sejak tahun 2002 | Legalitas.org menyediakan layanan pendirian PT PMA + Virtual Office di Jakarta dan bisa PKP | Call Now
Banyak bonus:
PT Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Pengertian modal asing sendiri adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Investasi asing yang akan masuk ke Indonesia harus melalui prosedur penanaman modal asing yang ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian PT PMA dengan PROMO DISKON 10% untuk pemesanan berikutnya. Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pembuatan PT PMA di Legalitas.org.
Peraturan | File |
---|---|
UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia. |
|
UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Mengatur mengenai syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal. |
|
UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing. |
|
UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU Cipta Kerja / Omnibus Law mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. |
|
PP No 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia. |
|
PP No 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. |
|
PP No 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR. |
|
PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan ini mengatur tentang pembagian kriteria usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan modal. |
|
PP No 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan ini mengatur detail pendirian PT Perorangan / Perseroan Perorangan |
|
Permenkumham No 21/2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan pendirian dan perubahan PT serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menkumham. |
|
Peraturan Presiden No 49/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2, Pasal 6, dan Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Pasal 2 Perpres ini mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka (bidang usaha yang bersifat komersial) bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha: 1) yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau 2) untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah : 1) Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 2) Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031). |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir Peraturan Presiden 10/2021 bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dimana pengertian penanam modal dalam negeri adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketika proses jasa pendirian PT PMA khusus untuk WNA maka diperlukan dokumen paspor dan untuk badan usaha asing diperlukan dokumen legalitas badan usaha dari negara bersangkutan.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPKM 4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.
Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa Akta Pendirian PT dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
Sesuai dengan Permenkumham No. 21/2021, terhadap Akta Pendirian dimohonkan pengesahan badan hukum kepada Menteri melalui sistem SABH.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat dalam proses jasa pembuatan PT PMA.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
Biaya cetak Berita Negara adalah sebesar Rp 580 ribu (tarif resmi PNBP). Layanan kami sudah termasuk Berita Negara. Kami ingin memberikan layanan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berita Negara akan terbit biasanya dalam jangka waktu 6 - 12 bulan sejak keluarnya SK Menteri. Untuk proses di Bank atau tender, biasanya tidak diperlukan dokumen Berita Negara.
Di Legalitas.org kamu bisa pilih hingga 20 kode KBLI / bidang usaha.
Klik Tabel KBLI Terbaru untuk cari KBLI.
PT PMA | PT PMA + Izin | PT PMA + Izin + VO | |
---|---|---|---|
Harga | Rp 5.2500.000 | Rp 10.500.000 | Rp 12.400.000 |
Pengecekan Nama PT PMA |
|
|
|
Pemesanan Nama PT PMA |
|
|
|
Persiapan Minuta |
|
|
|
Akta Pendirian PT PMA |
|
|
|
SK Menteri |
|
|
|
Dapat 20 KBLI 🏆 |
|
|
|
NPWP |
|
|
|
SKT Pajak |
|
|
|
NIB |
|
|
|
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang |
|
|
|
Buka 5 (lima) rekening Bank 🏆 |
|
|
|
Stempel perusahaan 🏆 |
|
|
|
Kartu nama 1 (satu) Direktur 🏆 |
|
|
|
EFIN Perusahaan 🏆 |
|
|
|
Akun OSS, Izin Impor & Akses Kepabeanan 🏆 |
|
|
|
Virtual Office 1 tahun 🏆 |
|
|
|
Alamat kantor yang prestisius |
|
|
|
Meeting di 6 Lokasi di Jakarta |
|
|
|
Total 21 Meeting Room |
|
|
|
Layanan Resepsionis |
|
|
|
Penerimaan Surat |
|
|
|
Smart TV, Pantry, Coffee & Tea |
|
|
|
Proposal | Proposal | Proposal |
Sewa virtual office mulai dari Rp 2.3 juta/tahun. Bisa pakai 6 (enam) lokasi untuk meeting. Lihat lebih detail.
Setiap Klien harus memberikan review atas pekerjaan Legalitas.org agar dapat membuka akses Brankas Legalitas di Dashboard Klien
Perubahan anggaran dasar / Akta Notaris
Termasuk:
✅ Drafting dokumen ✅ Persiapan Minuta ✅ Akta Notaris Perubahan ✅ SK Persetujuan / SK Pemberitahuan ✅ Dapat 20 KBLI ✅
DetailPembuatan dan register Perjanjian Pisah Harta / Prenuptial Agreement
Termasuk:
✅ Konsultasi hukum keluarga ✅ Akta Notaris Pisah Harta ✅ Pendaftaran Akta Pisah Harta di KUA ✅ Pendaftaran Akta Pisah Harta di Dukcapil
DetailSertifikat standar ter-verifikasi di bidang konstruksi
Termasuk:
✅ Termasuk pengurusan 2 (dua) SKT/SKK Tenaga Ahli ✅ Pengurusan SBU di LSBU ✅ Pengurusan KTA di Asosiasi (Gapensi atau sejenisnya)
DetailCopyright © 2002 - 2024 Legalitas.org