Perkumpulan

Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Perkumpulan bukan merupakan badan usaha dan bersifat non komersial dan karenanya perkumpulan tidak boleh menarik keuntungan dan juga tidak ada izin usaha yang terbit atas badan hukum perkumpulan.

Salah satu sifat dari perkumpulan adalah kesamaan minat dari para anggotanya. Contohnya adalah perkumpulan penggemar klub sepakbola Manchester City. Para penggemar yang ingin me-legal-kan fans club tersebut, bisa memohon pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Legalitas.org menyediakan layanan jasa pendirian perkumpulan dengan promo diskon 10% untuk pendirian perkumpulan pertamamu! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pendirian perkumpulan di Legalitas.org.

Kenapa Memilih Perkumpulan?

Biasanya digunakan sebagai wadah legal atas organisasi / kelompok yang memiliki kesamaan minat

Siapa saja pendiri Perkumpulan?

Pendiri perkumpulan hanya boleh WNI saja. WNA asing tidak boleh mendirikan perkumpulan.

Pajak Perkumpulan lebih murah?

Perkumpulan bersifat sosial / non komersial. Sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis.

Pricing

Paket + Virtual Office

IDR 7.125 Juta

Menggunakan alamat virtual office

  • Pendirian Perkumpulan + Izin
  • Tanpa Izin Operasional Kelurahan
  • Virtual Office 1 tahun
  • Lokasi Strategis
  • Bisa PKP
  • Layanan Resepsionis
  • Penerimaan Surat
  • Meeting Room
  • Proyektor
  • Pantry

  • Bonus Stempel 👍
  • Bonus EFIN Perusahaan 👍

Dasar Hukum Perkumpulan

No Peraturan Keterangan
1. Permenkumham 6/2014 - Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Permenkumham ini merupakan sumber hukum utama pengaturan perkumpulan di Indonesia
2. Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 3/2016 ini pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Nama yang diajukan tersebut harus mendapat persetujuan "manual" dari Menteri.

Notes: Nama perkumpulan minimal terdiri dari 3 (tiga) kata.

3. Perkemenkumham 28/2016 - Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 28/2016 ini bahwa pemblokiran akses perkumpulan adalah proses penutupan pendaftaran perkumpulan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Yang berhak melakukan pemblokiran sesuai dengan ketentuan tersebut adalah internal perkumpulan, pihak lain yang berkepentingan yang telah mendapat penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa diluat pengadilan atau instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Menteri Hukum dan HAM dengen memberikan pemberitahuan tertulis.

4. Perkemenkumham 17/2017 - Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2017 ini mengatur tentang cara permohonan perbaikan data badan hukum perkumpulan.
5. Permenkumham 10/2019 - Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan - Perubahan Permenkumham 3/2016

Permenkumham ini merupakan perubahan atas Permenkumham 3/2016. Hal penting yang diatur dalam Permenkumham 10/2019 adalah mengenai nama perkumpulan. Sesuai Pasal 4 Permenkumham 17/2017, nama perkumpulan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Proses Pendirian Perkumpulan

proses pendirian pt

Pendiri Perkumpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (3) Permenkumham 6/2014, pemohon perkumpulan adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris , bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian perkumpulan dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di mohonkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Permenkumham 6/2014, bahwa Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 2 Permenkumham 6/2014, permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dilakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Selama pengalaman kami, proses persetujuan penggunaan nama perkumpulan dari Menteri akan membutuhkan waktu yang agak lama.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perkumpulan merupakan badan hukum yang tidak bersifat komersial. Tetapi perkumpulan tetap harus memiliki NPWP. Jenis NPWP yang dimiliki perkumpulan adalah NPWP non-profit oriented.

NIB & Izin Usaha

Apabila perkumpulan berada di wilayah Jakarta, maka legalitas perkumpulan harus melalukan registrasi pendaftaran Izin Operasional dari Kelurahan. Ketentuan ini berlaku juga bagi Yayasan yang bersifat non komersial.

Ingin menggunakan layanan Legalitas.org

jasa pendirian pt

Konsultasi

Konsultasi online melalui platform Zoom / Whatsapp / Google Meet.

Konsultasi offline dilakukan di kantor Legalitas.org dengan protokol COVID-19.

Konsultasi terkait aspek hukum legalitas adalah layanan unggulan kami. Legalitas.org terdiri dari konsultan dan kami tidak memiliki sales dan/atau marketing dan/atau affiliate program. Tanyakan semua masalah legalitas kamu kepada tim Legalitas.org dan kami siap membantu kamu dalam memberikan jasa pendirian Perkumpulan.

Terdapat 3 (tiga) pertanyaan dasar kepada calon klien. Dari jawaban calon klien atas pertanyaan tersebut kemudian kami berikan saran jenis badan usaha apa yang cocok serta izin usaha yang harus dimiliki agar bisnisnya menjadi legal.

Berapa orang pendirinya?
Apa bidang usaha yang mau dijalankan?
Apa rencana bisnis di masa mendatang?

Kami memiliki matriks pemilihan badan usaha yang cocok dengan kebutuhan calon klien serta kami akan memberikan dasar hukum atas perizinan yang harus dipenuhi.

Isi Form

Mengisi formulir pendirian Perkumpulan.

Untuk pertanyaan terkait pengisian formulir bisa tanya kepada konsultan kami.

Apabila bentuk bidang usaha yang disarankan oleh konsultan Legalitas.org adalah berbentuk Perkumpulan, calon klien akan mengisi form pendirian Perkumpulan serta melengkapi persyaratan pendirian Perkumpulan.

jasa pendirian Perkumpulan
Persyaratan Pendirian Perkumpulan
  • Copy KTP Pendiri
  • Copy NPWP Pendiri
  • Copy Kartu Keluarga bagi Direktur Utama
  • Alamat lengkap Perkumpulan yang akan didirikan
  • Email dan handphone Pendiri

Form yang telah diisi akan di review oleh konsultan Legalitas.org. Isian data form tersebut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Perkumpulan dan juga menjadi dasar permohonan pengurusan legalitas.

Minta Proposal

Setelah konsultasi dan mengisi form Pendirian Perkumpulan, kamu bisa meminta proposal kepada Legalitas.org untuk mewujudkan pendirian Perkumpulan kamu dengan klik tautan ini.

Legalitas.org memiliki kebijakan pembayaran pembayaran berupa:

  1. Pembayaran Pertama sebesar 50% sebelum dimulainya pekerjaan
  2. Pelunasan sebesar 50% setelah pekerjaan selesai

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Call us: 0811-1191-750

Testimonial Client

Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Naimy Z

Pendirian PT + Izin + Virtual Office
“Perusahaan kami yang bergerak di bidang full service digital agency dibantu untuk proses pendirian badan usaha. Kami puas. Konsultan hampir selalu memberikan solusi.”

Arifin D

Pengurusan NIB dan SIUP
“Tim yang solutif dan fast response, sangat membantu saya dalam melengkapi dokumen persyaratan. Sangat rekomen untuk pengurusan dokumen-dokumen perizinan usaha.”

Pilaradhi Pratama

SIUJK
“Kami Pilaradhi Pratama mengucapkan terima kasih atas kerja legalitas.org yang cepat, ramah, dan sangat profesional.”

Sadam Syahir

Jasa Pembuatan PT
“Sangat memudahkan pembuatan PT ... Terima kasih kerjanya cepat dan sangat profesional.”

Mau cari +55.000 peraturan di Indonesia dalam satu kompilasi

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.