Izin Klinik

Izin Klinik adalah Izin untuk Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau Spesialistik baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah atau masyrakat dengan rawat inap.

perseroan terbatas
Pengalaman Legalitas.org

Berpengalaman sejak tahun 2002 dalam memberikan layanan legalitas.

Melayani Seluruh Indonesia

Layanan Legalitas.org melayani seluruh Indonesia

Pendekatan hukum

Kami bekerja berdasarkan dasar hukum dan aspek legalitas.

Pricing

Jasa Pengurusan Izin Klinik

Dapatkan diskon 10% untuk pemesanan pertamamu!
Dapatkan diskon 20% untuk pemesanan berikutnya

Syarat Pengurusan izin klinik

Berikut ini adalah yang menjadi Pengurusan izin klinik adalah sebagai berikut:

  1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 10.000
  2. KTP, NPWP dan KK Pemohon
  3. AKTA , SK dan NPWP
  4. Persetujuan tetangga kanan kiri
  5. SPPL
  6. SIP Dokter PJ dan Dokter Lainya
  7. Fotokopi Izin Apotek / Laboratorium / Pelayanan lainnya (jika memiliki izin tersendiri)
  8. Surat penunjukan sebagai dokter penanggung jawab dari pemilik klinik
  9. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab klinik
  10. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI atau BUMN atau BUMD)
  11. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai dari pemilik klinik yang menyatakan bersedia menaati dan tunduk pada peraturan yang berlaku
  12. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai dari pemilik klinik yang menyatakan tidak akan melakukan Aborsi dan Tindakan anastesi umum dengan inhalasi dan/atau spina
  13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai dari setiap dokter yang berpraktik di klinik yang menyatakan kesediaan berpraktik berikut hari dan jam praktik
  14. Sertifikat pendidikan dan pelatihan (kecantikan estetika, gawat darurat, kontrasepsi, APN PONED, EKG, USG, dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional atau organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah (sesuai jenis pelayanan yang diberikan)
  15. Sertifikat izin edar alat kesehatan yang digunakan dari Kementerian Kesehatan dan jadwal pengujian dan Hasil Pengujian/kalibrasi alat dimaksud
  16. Klinik yang menggunakan alat kesehatan radiasi pengion harus melampirkan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang masih berlaku [Fotokopi]
  17. Surat kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan setempat
  18. Surat Kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat sebagai rujukan pasien
  19. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

  20. - Struktur organisasi klinik

    - Daftar ketenagaan (tenaga kesehatan dan non kesehatan)

    - Denah lokasi dengan situasi sekitarnya

    - Denah ruangan klinik

    - Data kelengkapan bangunan atau ruangan

    - Daftar kelengkapan alat medis dan non medis

    - Daftar obat yang tersedia

    - Daftar jenis pelayanan yang dilengkapi dengan nama penanggung jawab pelayanan
  21. Pasfoto berwarna dokter penanggung jawab ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  22. Dokumen lain yg diperlukan disesuaikan dengan jenis layanan :

  23. - Layanan kecantikan estetika ; surat kerjasama (MOU) dengan Distributor Obat Estetika yang dilengkapi dengan Nomor Registrasi Obat dari Badan POM (fotokopi)

Kewajiban Setelah Memiliki Perusahaan

Legalitas.org akan memastikan kegiatan usaha kamu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini kewajiban harus kamu penuhi setelah kamu mendirikan perusahaan:

Setelah pengurusan legalitas kamu selesai, kamu bisa datang ke bank untuk membuka rekening koran atas nama perusahaan / rekening giro sehingga nanti rekening koran akan tertulis atas perusahaan dan lebih dipercaya oleh calon customer.

giro bank bca

Contoh bilyet giro. Sumber: Bank BCA

Berikan semua dokumen legalitas yang telah dikerjakan oleh Legalitas.org sebagai persyaratan pembukaan rekening giro. Untuk bank tertentu mewajibkan kehadiran Direktur Utama untuk datang langsung dan tanda tangan spesimen cek dan giro.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (12) dan (13) UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali direvisi hingga yang versi terbaru yakni UU No. 16 Tahun 2009 , bahwa wajib pajak perusahaan wajib menyampaikan laporan pajak bulanan dan tahunan kepada kantor pajak

Batas waktu laporan pajak bulanan bagi wajib pajak badan perusahaan

No.Jenis SPT MasaTenggat
1.PPh Pasal 4 ayat 2Tanggal 20 bulan berikut
2.PPh Pasal 15Tanggal 20 bulan berikut
3.PPh Pasal 21/26Tanggal 20 bulan berikut
4.PPh Pasal 23/26Tanggal 20 bulan berikut
5.PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea CukaiHari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
6.PPh Pasal 22 – Bendahara PemerintahTanggal 14 bulan berikut
7.PPh Pasal 22 – Pemungut tertentuTanggal 20 bulan berikut
8.PPN dan PPnBM – PKPAkhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
9.PPN dan PPnBM – BendaharawanTanggal 14 bulan berikut
10.PPN dan PPnBM – Pemungut Non BendaharaTanggal 20 bulan berikut
11.PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentuTanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir

Sedangkan batas waktu laporan pajak tahunan bagi wajib pajak badan perusahaan adalah 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Lihat UU Ketentuan Umum Perpajakan dalam satu naskah .

Kamu bisa lapor pajak secara online dengan cara:

  1. Kamu daftar EFIN di kantor pajak setempat
  2. Setelah dapat EFIN, kamu bisa login di website DJP Online
  3. Kamu lapor pajak di dalam platform Djp Online

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling lambatt 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Jenis program Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 5 juncto Pasal 6 UU 24/2011 yaitu program:

  1. Jaminan Kesehatan
  2. Jaminan Ketenagakerjaan
    • a. Jaminan Kecelakaan Kerja
    • b. Jaminan Hati Tua
    • c. Jaminan Pensiun
    • d. Jaminan Kematian

Di Pasal 15 juncto Pasal 16 UU 24/2011 disebutkan bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial dan Pekerja tersebut wajib juga mendaftarkan anggota keluarganya.

Untuk pembayaran iuran program Jaminan Sosial, sesuai dengan Pasal 19 UU 24/2011 wajib dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja.

Dengan demikian setelah kamu mendirikan perusahaan dan perusahan kamu memiliki karyawan, maka perusahaan kamu wajib mengikuti program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Tentang Legalitas.org

Legalitas.org dengan 18 tahun pengalaman di bidang hukum akan memastikan legalitas usaha kamu sesuai dengan ketentuan. Kami melayani klien dari bermacam-macam level, dari mulai usaha kecil sampai perusahaan terbuka / Tbk. Sebagai konsultan, kami memastikan untuk memberikan full support dalam melakukan pekerjaan. Dalam setiap project, kami membentuk tim kecil dengan tujuan untuk terpenuhinya segala kebutuhan klien dan menjaga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

Kenapa Memilih Legalitas.org

memilih legalitas.org
Berpengalaman sejak tahun 2002

Legalitas.org sejak tahun 2002 berkomitmen memberikan informasi dan layanan di bidang hukum.

Jangkauan seluruh Indonesia

Kami mewakili klien dari seluruh Indonesia.

Bertanya apa saja

Sebagai konsultan, kami mencoba memberikan solusi dan saran terbaik dalam aspek legalitas.

Confidentiality Agreement

Kerahasiaan data pribadi dan data perusahaan Klien adalah prioritas kami. Antara kami dan klien akan ditandatangani confidentiality agreement.

Testimonial Klien.

review legalitas.org
Average 4.7 / 5

See all review


Antara kami dengan Klien telah terikat confidentiality agreement akan tetapi kami meminta persetujuan Klien untuk memberikan testimonial atas layanan Legalitas.org untuk memastikan layanan kami tetap prima dan berkualitas.

Buku.

image
Jejak Aktivisme Hendardi

IDR 110.000

Beli
image
Mengadvokasi Hak Sipil Politik

IDR 80.000

Beli
image
Membela Ekosob Dan Melawan Korupsi

IDR 95.000

Beli
image
Konsolidasi Demokrasi Dan Kepemimpinan

IDR 77.000

Beli

Cari 55.000++ peraturan di platform Legalitas.org

Pencarian Peraturan

Legalitas.org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, Legalitas.org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 yang diubah dengan UU No. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Cari peraturan di platform Legalitas.org yang terdapat lebih dari lima puluh ribu peraturan yang dikumpulkan mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Anda bisa cari peraturan dan bisa langsung download dalam bentuk PDF. Pastikan kamu memiliki program Adobe minimal 4.0 atau program untuk membuka PDF untuk bisa mengakses dokumen yang telah kamu download.

KBLI 2020

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Legalitas.org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran. Ada penambahan 216 bidang usaha baru yang ditambahkan di KBLI 2020, diantaranya adalah 66131, 66132, 66139, 66411, 66412, 66413, 66420 yang diusulkan ditambahkan oleh Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan usaha baru di jasa keuangan.

Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Berlangganan Newsletter

Anda juga bisa berlangganan newsletter untuk mendapatkan informasi dan update tulisan dan peraturan-peraturan terbaru dari platform Legalitas.org. Anda bisa berlangganan dengan mengisi alamat email Anda di website www.legalitas.org untuk bisa berlangganan newsletter ini. Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu pendirian perseroan terbatas, pendirian cv, pendirian firma, pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt pendirian pt pma, virtual office, pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Legalitas.org.

Berkontribusi

Anda dapat berkontribusi dalam platform Legalitas.org dengan menambahkan peraturan yang belum ada di dalam database atau menambahkan tulisan dan artikel terbaru. Anda bisa submit melalui formulir kirim peraturan dan kirim tulisan yang terdapat di footer website ini.

Kebijakan COVID-19

Legalitas.org tunduk kepada protokol COVID-19 yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kantor Legalitas.org yang berada di gedung bisa saja tutup sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan protokol. Untuk konsultasi offline disarankan untuk menghubungi kami terlebih dahulu.

Instagram .

Check our instagram for our daily updates