Mengenal Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia

Pengantar

Investasi merupakah salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi suatu perusahaan, proyek maupun suatu negara.

Pengertian investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam rangka menggenjot perekonomian nasional, tahun-tahun belakangan ini pemerintah Indonesia merevisi undang-undang yang menyangkut bisnis, investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan lainnya.

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang  lebih kondusif demi meningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan investasi asing, tentu terdapat batasan-batasan pada beberapa sektor bisnis.

Baca juga: Cara Perubahan Status PMA Menjadi PMDN

Ada beberapa bisnis tertentu yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh penanam modal. Binis terlarang tersebut tercantum dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia.

Untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, tentunya investor harus mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Daftar Negatif Investasi.

Dasar Hukum DNI

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (UU Cipta Kerja);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomo 49 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
   

Apa itu DNI

Apakah yang disebut Daftar Negatif Investasi?

Daftar Negatif Investasi atau sering disebut DNI yaitu daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai berapa maksimal kepemilikan saham.

Baca juga: Panduan Memilih Kode di KBLI 2020

Jenis DNI

Bidang Usaha Terbuka

Bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang sifatnya komersial.

Bidang usaha yang diperbolehkan untuk diusahakan tanpa adanya persyaratan dalam rangka penanaman modal.

Bidang usaha terbuka tersebut terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM dan Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu, atau Bidang Usaha lain yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Salah satu contoh yang termasuk dalam bidang usaha terbuka yaitu sektor pariwisata, ekonomi kreatif seperti restoran, kafe dan fasilitas olahraga.

Baca juga: Sejarah OSS di Indonesia

Bidang Usaha Tertutup

Bidang Usaha Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Dengan kata lain bidang usaha tertutup yaitu bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Contoh bidang usaha tertutup adalah sektor keamanan dan pertahanan nasional, dan juga sanggar seni.

Penanam modal  juga tidak dapat berinvestasi pada sektor produksi yaitu produksi senjata api, produksi minuman beralkohol, produksi obat-obat terlarang dan membangun kasino.

Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan dicadangkan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi dan Kemitraan.

Bidang Usaha terbuka dengan persyaratan tertentu :

1. Batasan kepemilikan modal asing;
2. Lokasi tertentu;
3. Perizinan khusus;
4. Modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan
5. Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of South East Asean.

Sedangkan kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

Fungsi DNI

DNI untuk melindungi perekonomian Indonesia serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor.

Seiring waktu, DNI dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah. Investasi mempunyai pengaruh yang kompleks, sehingga kegiatan investasi ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja.

Sehingga akan terjadi penurunan angka pengangguran.

Dengan demikian penting bagi para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang DNI di Indonesia, hal ini untuk perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia.

Baca juga: Inilah Cara Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

DNI Terbaru

Penting untuk diketahui mengenai DNI Indonesia terbaru yaitu tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup seluruhnya.

Pemerintah merilis DNI terbaru berdasarkan Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021.

DNI tersebut meliputi sektor bidang usaha berikut ini:

1. Industri obat-obatan tradisional untuk manusia;
2. Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia;
3. Berbagai produk bahan bangunan dan mebel yang terbuat dari kayu;
4. Industri pengolahan kopi;
5. Industri pembuatan kapal tradisional, seperti kapal pinisi, candik dan lain sebagainya;
6. Industri kerajinan kayu;
7. Industri pembuatan rendang ;
8. Pembuatan produk kosmetik dan kecantikan tradisional;
9. Industri pembuatan kain batik;
10. Industri pembuatan makanan renyah khas, seperti kerupuk atau keripik;
11. Sanggar seni;
12. Industri pelayanan haji dan umroh;
13. Industri obat-obatan terlarang (narkoba);
14. Perusahaan yang bergerak di bidang judi online maupun offline (kasino);
15. Penangkapan spesies ikan yang dilindungi dalam apendiks I The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES);
16. Pengambilan dan pemanfaatan koral untuk bahan bangunan;
17. Industri pembuatan senjata kimia;
18. Industri kimia yang bisa merusak lapisan ozon.

Baca juga: Apa itu Akta Wasiat? Bagaimana Cara Membuatnya??

Kelebihan DNI

Perpres 49/2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memiliki visi utama untuk mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dan berbagai sektor strategis nasional.

Dengan adanya DNI maka investor asing tidak boleh menanamkan modal pada sektor bisnis yang didominiasi oleh UMKM.
Untuk kegiatan Penanaman modal, diharuskan menjalankan sektor bisnis pada yang usaha yang lebih besar sehingga dapat menyerap tenaga yang lebih besar.

Secara umum, latar belakang diterbitkannya Kebijakan Daftar Negatif Investasi adalah mengingat kondisi Indonesia yang tengah aktif dalam perluasan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga diperlukan peningkatan investasi dari berbagai aspek untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang stabil, tinggi, berkelanjutan, serta inklusif.

Selain itu, DNI merupakan salah satu ketentuan-ketentuan standar yang menjadi pedoman pelaksanaan Ketentuan Perundang-Undangan.

Melihat pentingnya kebijakan ini, tidak salah apabila kebijakan ini merupakan kebijakan yang perkembangannya sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha.

Kekurangan DNI

Investor asing hanya bisa melakukan investasi pada 2 (dua) kategori saja, yaitu bidang usaha terbuka dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Hal ini tentunya akan membatasi investasi asing dan bisa berakibat tidak terlaksananya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Padahal Indonesia  membutuhkan investasi asing untuk  meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar supaya nilai tukar Rupiah ikut stabil.

Penutup

Investasi asing memang memiliki dampak baik dan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu investasi asing harus dikelola dengan baik supaya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Demikian pembahasan tentang Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Apabila ada pertanyaan seputar legalitas perusahaan, atau mau  konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi konsultan kami.